Jaminan Sosial
Kumpulan peraturan berkaitan dengan isu-isu terkait Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Kesejahteraan Masyarakat 1) peningkatan produktivitas, daya saing, dan kemampuan kerja, 2) satu sistem registrasi sosial ekonomi, 3) integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif, 4) reformasi sistem jaminan sosial nasional, dan 5) pengembangan ekonomi perawatan (care economy) untuk perluasan perlindungan sosial dan kesejahteraan

Peraturan Perundang-undangan Pusat

Undang-undang (UU)

Peraturan Pemerintah (PP)

  • Peraturan Pemerintah (PP) No. 86 Tahun 2013

    Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara Dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Peraturan Presiden (Perpres)

Keputusan Presiden (Keppres)

Instruksi Presiden (Inpres)

Peraturan Kementerian / Lembaga

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Peraturan Menteri Keuangan

Peraturan Menteri Pertahanan

Peraturan Menteri Sosial

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Peraturan Menteri Kesehatan

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana

Peraturan Perundang-undangan Daerah

Peraturan Daerah (Perda)

Qanun

  • Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 34 Tahun 2015

    Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Aceh Besar

Peraturan Gubernur (Pergub)

Peraturan Bupati (Perbup)

Peraturan Walikota (Perwali)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan