Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 60 Tahun 2015

Santunan Dan Bantuan Sosial Perbaikan Sarana Dan Prasarana Perekonomian, Rumah Masyarakat Dan Fasilitas Umum Untuk Korban Bencana

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

KETENTUAN UMUM PERSYARATAN PEMBERIAN SANTUNAN KORBAN BENCANA PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PEREKONOMIAN, RUMAH Pasal 15 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 60 Tahun 2015 tentang Santunan Dan Bantuan Sosial Perbaikan Sarana Dan Prasarana Perekonomian, Rumah Masyarakat Dan Fasilitas Umum Untuk Korban Bencana

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Bali

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (PERGUB)

Bentuk Singkat

PERGUB

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Bali

Tanggal Penetapan

05 Oktober 2015

Tanggal Pengundangan

05 Oktober 2015

Tanggal Berlaku

01 Januari 2016

Sumber

BD.2015/No.60

Subjek

BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA/KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Bali

Bidang

Halaman ini telah diakses 435 kali

FILE-FILE PERATURAN

pergub-60-2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

SANTUNAN-DAN-BANTUAN-SOSIAL-PERBAIKAN-SARANA-DAN-PRASARANA-PEREKONOMIAN,-RUMAH-MASYARAKAT-DAN-FASILITAS-UMUM-UNTUK-KORBAN-BENCANA

2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 60, BD.2015/No.60

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Santunan Dan Bantuan Sosial Perbaikan Sarana Dan Prasarana Perekonomian, Rumah Masyarakat Dan Fasilitas Umum Untuk Korban Bencana

ABSTRAK:

a. bahwa penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat preventif, tanggap darurat, rehabilitasi rekonstruksi yang harus diselenggarakan secara cepat dan efektif; b. bahwa sebagai ungkapan belasungkawa dan pernyataan empati kepada korban bencana yang meninggal dunia, cacat fisik/mental dan luka berat maka Pemerintah Provinsi Bali perlu memberikan santunan; c. bahwa untuk membantu meringankan beban masyarakat korban bencana dan memulihkan kegiatan perekonomian masyarakat akibat bencana serta penyaluran/pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran dan lebih bertanggung jawab maka Pemerintah Provinsi Bali perlu memberikan bantuan sosial secara cepat dan tepat bagi korban bencana untuk perbaikan sarana dan prasarana perekonomian, rumah masyarakat dan fasilitas umum; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sabagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Santunan dan Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian, Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum untuk Korban Bencana;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008
KETENTUAN UMUM PERSYARATAN PEMBERIAN SANTUNAN KORBAN BENCANA PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL PERBAIKAN SARANA DAN PRASARANA PEREKONOMIAN, RUMAH Pasal 15 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.
10 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521