SUBJEK PERATURAN

A
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang
Air, Sistem Penyediaan Air Minum
APBD
APBN
Arsip
Asuransi
381
B
Badan Layanan Umum
Badan Usaha Milik Desa
94
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
BUMD/Badan Usaha Milik Daerah
BUMN
965
C
Cipta Kerja
97
COVID-19 / Corona
D
Dana Desa
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Desa
F
Fidusia dan Lembaga Pembiayaan
81
G
Geospasial, Ruang Kebumian
39
Gratifikasi
117
H
Hak Asasi Manusia
Hak atas Kekayaan Intelektual
147
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional
179
Hukum Acara dan Peradilan
835
Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang
434
I
Ibu Kota Negara, IKN
13
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
730
Informasi Publik
75
J
Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum/JDIH
174
K
Kartu Prakerja
9
Kawasan Ekonomi Khusus / KEK
34
Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji
898
Kebijakan Akuntansi
Kebijakan Pemerintah
Kehutanan dan Perkebunan
Keluarga Berencana
112
Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
Kepegawaian, Aparatur Negara
Kependudukan dan Perkawinan
Kepolisian
21
Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha/KPBU
121
Kesehatan
Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial
146
Ketatanegaraan, Kenegaraan
402
Ketenagakerjaan
Kewarganegaraan dan Imigrasi
313
Kode Etik
254
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur
Koperasi, UMKM
501
L
Lalu Lintas, Jalan
Lingkungan Hidup
M
Meteorologi, Klimatologi, Geofisika
23
Monopoli dan Persaingan Usaha
34
N
Narkotika
348
O
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
p
pendidikan dan pelatihan
222
P
Pajak dan Retribusi Daerah
Pakaian Dinas
14
Pangan, Pertanian dan Peternakan
Pariwisata dan Kebudayaan
Partai Politik dan Pemilu
Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi
274
Pedoman Penulisan/Tata Naskah Dinas
62
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah
Pemuda dan Olah Raga
624
Penanaman Modal dan Investasi
Pencucian Uang
26
Pendidikan
Pengadaan Barang/Jasa
Pengaduan Internal
57
Pengawasan/Audit Internal
140
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah
433
Perbankan, Lembaga Keuangan
Perekonomian
Perikanan dan Kelautan
Perindustrian
421
Perizinan, Pelayanan Publik
Perlindungan Konsumen
294
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Perpajakan
Pers, Pos, dan Periklanan
Pertahanan dan Keamanan, Militer
879
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Perumahan, Permukiman
728
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak
479
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Proses Bisnis
17
Protokoler
98
R
Reformasi Birokrasi
90
Reklamasi, Penataan Pesisir
42
S
Satu Data Indonesia
154
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
611
Sistem Pengendalian Intern
Standar/Pedoman
Statistik
44
Statuta Organisasi/Lembaga
228
Struktur Organisasi
Subsidi, PSO
390
Sumber Daya Alam
417
T
Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet
Teritorial Indonesia
320
Terorisme
41
Tindak Pidana
25
Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi
676
Transmigrasi, Daerah Tertinggal
63
Transportasi Darat/Laut/Udara
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals / SDGs
17
Y
Yayasan
26

TENTANG

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan