PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.805 peraturan dalam 0,004 detik

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 1947
Sistem Pengendalian Intern
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
  2. UU No. 5 Tahun 1950 tentang Menetapkan “Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan” (Undang-Undang Darurat Nr 16. Tahun 1950), Sebagai Undang-Undang Federal
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 70 Tahun 2023
Sistem Pengendalian Intern
Download file:
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2023
• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu
Arsip Sistem Pengendalian Intern
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Desa Sistem Pengendalian Intern
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Samosir Nomor 93 Tahun 2022
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Sistem Pengendalian Intern
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Timur Nomor 73 Tahun 2022
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Sistem Pengendalian Intern
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Soppeng Nomor 40 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Sistem Pengendalian Intern
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2022
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Kepegawaian, Aparatur Negara Sistem Pengendalian Intern
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tangerang Nomor 4 Tahun 2022
• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Sistem Pengendalian Intern

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan