Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD 2016/ No. 14 Seri D Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten ;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;
Perda ini memuat tentang :
1.ketentuan Umum 2.Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah 3.Pembentukan UPT Dinas dan UPT Badan 4.Staf Ahli 5.Kepegawaian 6.Ketentuan Peralihan 7.Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah
Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku kecuali ketentuan yang mengatur:
9
a. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, sampai dengan
diundangkannya peraturan perundang-undangan mengenai
pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan
diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur
tentang pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi dan tata kerja
Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
13 hlm
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2019
POKOK POKOK KETENTUAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 580
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Pokok Pokok Ketentuan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas
ABSTRAK:
bahwa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah berimplikasi pada perekonomian nasional dan kehidupan sosial sehingga perlu dilakukan upaya untuk menjamin stabilisasi sosial ekonomi khususnya berupa pemberian stimulus pembelanjaan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara sehingga akan meningkatkan daya beli dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah maupun nasional
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2019; Perda No. 9 Tahun 2011; Perda No. 7 Tahun 2016; Perda No. 6 Tahun 2020; Perbup No. 19 Tahun 2013; Perbup No. 1 Tahun 2014; Perbup No. 99 Tahun 2017; Perbup No. 7 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pokok-pokok ketentuan pegawai tidak tetap di lingkungan pemerintah kabupaten kepulauan Anambas dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2021.
Perbup No. 19 Tahun 2013
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Kelas Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang No. 09 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, tanggungjawab, disiplin, citra dan keseragaman aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, perlu diatur pengenaan pakaian dinas
UU Nomor 23 Tahun 2000; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 53 Tahun 2010; PerMen Dalam Negeri No 60 Tahun 2007; PERDA Kabupaten Pandeglang No 2 Tahun 2014
PP No. 8 Tahun 1952tentang Pemberhentian Dari Pekerjaan Untuk Sementara Waktu
Dan Pemberhentian Dari Jabatan Negeri Sambil Menunggu
Keputusan Lebih Lanjut Bagi Pegwai Negeri Sipil
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Uir sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, perlu dilakukan pengaturan terhadap penyelenggaraan tim Reformasi Birokrasi.
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 81 Tahun 2010; PERMENPAN-RB No. 10 Tahun 2011; PERMENPAN-RB No. 11 Tahun 2011; PERMENPAN-RB No. 30 Tahun 2012; PERMENPAN-RB No. 37 Tahun 2013; PERMENPAN-RB No. 52 Tahun 2014; PERMENPAN-RB No. 25 Tahun 2020; PERMENPAN-RB No. 26 Tahun 2020; PERDA KAB. OKI No. 2 Tahun 2016.
Dalam Peraturan ini Diatur Tentang Tim Reformasi Birokrasi, Ketentuan Lain-Lain (Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi) dan Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2020.
-
-
9
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Prabumulih Nomor 45 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peta Talenta Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih
ABSTRAK:
Berdasarkan Bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan menjamin ketersediaan pegawai Negeri Sipil yang memenuhi Kualifikasi ,kompetensi ,dan Kinerja maka perlu adanya pengelolaan sumber daya manusia secara terukur dan terencana melalui peta talenta
Dasar hukum dalam peraturan ini : UU No 6 Tahun 2001;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020;UU No 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020;PP No 53 Tahun 2010;PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020;PP No 30 Tahun 2019;Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi No 3 Tahun 2020;Peraturan Badan Kepegawaian Negera No 8 Tahun 2019;Perda No 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 2 Tahun 2020
Dalam peraturan ini diatur mengenai Peta talenta pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih,Ketentuan Umum,Unsu metodologi penyusunan pembobotan nilai dan kotak peta talenta PNS ,Pembinaan dan Evaluasi ,Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2021.
18 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretariat, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan PAsal 140 Perbup OKU Nomor 35 TAhun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbup OKU Nomor 41 TAhun 2017, perlu menetapkan Perbup tentang uraian tugas kepala dinas, sekretaris, kepada bidang, kepala seksi, dan kepala sub bagian pada dinas kesehatan Kab. OKU
UU Nomor 28 TAhun 1959; UU Nomor 23 Tahun 2914 sebagaiman telah diubah terakhir dengan UU 9 Tahun 2015; PP Nomor 18 TAhun 2016; Permenkes Nomor 49 Tahun 2016; Perda Kab OKU Nomor 9 TAhun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PErda Nomor 2 TAhun 2017; Perbup OKU Nomor 35 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PErbup OKU Nomor 41 TAhun 2017
Peraturan ini memuat materi tentang susunan organisasi Dinas Kesehatan beserta uraian tugas kepala dinas sekretaris, kepada bidang, kepala seksi, dan kepala sub bagian pada dinas kesehatan Kab. OKU
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Januari 2019.
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 292, https://jdih.setkab.go.id; 2 hlm
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Aparatur Pemerintahan Propinsi Irian Barat
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 1964.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
