Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 4.946 peraturan dalam 0,013 detik

Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Abstrak
Asuransi Penanaman Modal dan Investasi Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian Koperasi, UMKM
Status Peraturan
Mencabut
  1. UU No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
Mencabut sebagian
  1. UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
    Ketentuan mengenai: a. permohonan kepailitan bagi Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, dan Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 2; dan b. penundaan kewajiban pembayaran utang bagi Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dan Dana Pensiun sebagaimana diatur dalam Pasal 223, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Mengubah
  1. PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
  2. UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
  3. UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
  4. UU No. 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan
  5. UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
  6. UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
  7. UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
  8. UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  9. UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
  10. UU No. 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan Menjadi Undang-Undang
  11. UU No. 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang
  12. UU No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
  13. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
  14. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
  15. UU No. 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
  16. UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
  17. UU No. 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara
  18. UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
  19. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
  20. UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
  21. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
  22. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
  23. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
Download file:
UU Nomor 4 Tahun 2023.pdf
Undang-undang (UU) Pemerintah Pusat Nomor 11 Tahun 2020
• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu
Cipta Kerja
Abstrak
Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Kehutanan dan Perkebunan Kesehatan Ketenagakerjaan Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pariwisata dan Kebudayaan Penanaman Modal dan Investasi Pendidikan Perikanan dan Kelautan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Pangan, Pertanian dan Peternakan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Transportasi Darat/Laut/Udara Pertahanan dan Keamanan, Militer Perizinan, Pelayanan Publik Perindustrian Perumahan, Permukiman Cipta Kerja
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
    Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
  2. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
    Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
  3. UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
  4. UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
  5. UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
  6. UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
  7. UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
  8. UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
  9. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
  10. UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  11. UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
  12. UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
  13. UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
  14. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
  15. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
  16. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
  17. UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
  18. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
  19. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
  20. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
  21. UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
  22. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  23. UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
  24. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  25. UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
  26. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
  27. UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  28. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
  29. UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
  30. UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
  31. UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
  32. UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
  33. UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
  34. UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
  35. UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
  36. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
  37. UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
  38. UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
  39. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
  40. UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
  41. UU No. 38 Tahun 2009 tentang POS
  42. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  43. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  44. UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
  45. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  46. UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
  47. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  48. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
  49. UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
  50. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
  51. UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
  52. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
  53. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
  54. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
  55. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  56. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  57. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
  58. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  59. UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
  60. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
  61. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
  62. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
  63. UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
  64. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
  65. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  66. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
  67. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
  68. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  69. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
  70. UU No. 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang
  71. UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang
  72. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
  73. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  74. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
  75. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
  76. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
  77. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
  78. UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
  79. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
  80. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
  81. UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
  82. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
  83. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  84. UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
  85. UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
  86. Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie)
Download file:
UU_Nomor_11_Tahun_2020-compressed.pdf
Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 2007
• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu
Penanaman Modal
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
  2. PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
  3. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Mencabut
  1. UU No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
  2. UU No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
  3. UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
  4. UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
Download file:
UU Nomor 25 Tahun 2007.pdf
Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 1970
• Berlaku mulai 54 tahun yang lalu
Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Diubah dengan
  1. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
Mengubah
  1. UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
Download file:
UU Nomor 12 Tahun 1970.pdf
Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 1970
• Berlaku mulai 54 tahun yang lalu
Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Diubah dengan
  1. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
Mengubah
  1. UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
Download file:
UU Nomor 11 Tahun 1970.pdf
Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1968
• Berlaku mulai 56 tahun yang lalu
Penanaman Modal Dalam Negeri
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Diubah dengan
  1. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
  2. UU No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
Mencabut
  1. UU No. 27 Tahun 1964 tentang Pemberian Pembebasan Pajak Perseroan/Pajak Pendapatan
  2. UU No. 26 Tahun 1964 tentang Pemberian Perangsang Penanaman Modal
Download file:
UU Nomor 6 Tahun 1968.pdf
Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1968
• Berlaku mulai 56 tahun yang lalu
Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Penanaman Modal dan Investasi
Download file:
UU Nomor 5 Tahun 1968.pdf
Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1967
• Berlaku mulai 57 tahun yang lalu
Penanaman Modal Asing
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Diubah dengan
  1. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
  2. UU No. 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
Download file:
UU Nomor 1 Tahun 1967.pdf
Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1965
• Berlaku mulai 59 tahun yang lalu
Pencabutan Undang-Undang No. 78 TAHUN 1958 Tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran-Negara Tahun 1958, No. 138) Yang Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang No. 15 PRP TAHUN 1960 (Lembaran-Negara Tahun 1960 No. 42)
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. UU No. 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing
Download file:
UU Nomor 16 Tahun 1965.pdf
Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 1964
• Berlaku mulai 59 tahun yang lalu
Peraturan Lalu-Lintas Devisa
Abstrak
Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar
Download file:
UU Nomor 32 Tahun 1964.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan