Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 27 peraturan dalam 0,009 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2021

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Meteorologi, Klimatologi, Geofisika

Abstrak

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 1, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2021 NOMOR 1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK:

a. b. BUPATI BONE, bahwa dalam rangka penyelenggaraan kepemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Daerah, Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya; bahwa Peraturan Bupati Bone Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan perundang undangan, sehingga perlu menyesuaikan dengan regulasi yang baru; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Daerah;
: 1. 2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 01 4 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 1 2 Tahun 2 01 7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 7 Nomor 473, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153); 10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108); 11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813); 1 2. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 201 9 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 201 9 Nomor 1438);
BABI KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP BAB III PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI BAB IV UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI BABV PENGAWASAN BAB VI HAK DAN PERLINDUNGAN BAB VII KETENTUAN BAB IX PEMBIAYAAN BABX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 1 TAHUN 2021
14

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2019

Mekanisme Penyusunan Referensi Spesifikasi Teknis Peralatan Operasional Utama

Meteorologi, Klimatologi, Geofisika

Download :
perkano.1tahun2019.pdf

Abstrak

Referensi - Spesifikasi Teknis - Operasional - Utama

2019

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika NO. 1, jdih.bmkg.go.id: 5 hlm.

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Mekanisme Penyusunan Referensi Spesifikasi Teknis Peralatan Operasional Utama

ABSTRAK:

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisien kegiatan pengamatan, pengelolaan data, dan pelayanan meteorologi klimatologi, dan geofisika perlu menyusun referensi Spesifikasi Teknis Peralatan Operasional Utama.
UU No. 31 Tahun 2009; Perpres No. 61 Tahun 2008; Perpres No. 16 Tahun 2018; Peraturan Kepala BMKG No. 3 Tahun 2016; Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018; Keputusan Kepala BMKG No. KEP/147/KB/VII/2014.
Pasal2 ( 1 ) Referensi Spesifikasi merupakan acuan bagi unit kerja di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. (2) Referensi Spesifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) digunakan untuk keperluan pengusulan anggaran dan pelaksanaan kegiatan. (3) Dalam ha! pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), spesifikasi mengalami perubahan maka pengelola kegiatan melakukan koordinasi dengan DI dan unit kerja terkait.

CATATAN:

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
Lampiran file: 6 hlm.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2006

Pengelolaan Laboratorium Kemeteorologian

Meteorologi, Klimatologi, Geofisika

Download :
Pergub Sultra No.02 Tahun 2006.pdf

Abstrak

pengelolaan

2006

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 2, BD.2006 / NO.2

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengelolaan Laboratorium Kemeteorologian

ABSTRAK:

a. bahwa salah satu Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom di bidang Perindustrian dan Perdagangan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan sebagai- Daerah Otonom adalah Pengelolaan Laboratorium Kemetrologian; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undangundang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Udang-gn6ung Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa dengan Peraturan Daerah dapat menetapkan retribusi daerah sesuai dengan kewenangan c. bahwa Pengelolaan otonominla; Laboratorium lGgiatan Kemetrologlan mempunyai Provinsi Kemetrologian dan peranan penting daGm rangka memberikan perlindungan konsumen, produsen, kepentingan umum serta kepastian hulium dalam pemakaian stardar ukuran dan standar satuan alat ukur, takar, tlmbang dan perlengkaPannYa; d. bahwa utuk meningkatkan kualitas Pengelolaan dan Pelayanan Laboratorium Kemetrologian, maka pada perlu dipungut retribusi daerah terhadap beberapa keigatan kemetrologian; e. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir a,b,c dan d tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Pengelolaan Laboratorium Kemetrologian.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah'l'ingkat I Sulawesi Tenggara, dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687); 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acafa Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembardn Negara Tahun 1997 Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Negara Nomor 4048); 5. Undang-Undang Nomor I Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembamn Negara tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perunda ng-Unda nga n (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomo l437) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan Undang-Undang Tahun 2004 tentang Nomor 32 Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Timbahan Lembamn Negara Nomor 4548); 8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 21438); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2Tahun 1985 tentang wajib dan Pembebasan Unuk diTera dan/atau DiTera Uling serta syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3283); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25fahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan sebagai Dlerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nom6r 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 12 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENYELENGGARAN KEMETROLOGIAN BAB III KEWAJIBAN DAN SYARAT-SYARAT TERA DAN TERULANG BAB IV KETENTUAN PEMUNGUTA RETRIBUSI DAERAH BAB V PENYIDIKAN BAB VI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2006.
13 hal

Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2020

Penyediaan dan Penyebaran Informasi Kualitas Udara

Meteorologi, Klimatologi, Geofisika

Download :
Perka BMKG Nomor 2 Tahun 2020.PDF

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2006

Pengelolaan Laboratorium Kemeteorologi

Meteorologi, Klimatologi, Geofisika

Download :
Perda Provinsi Sultra No.02 Tahun 2006.pdf

Abstrak

pengelolaan-laboratorium-kemterologian

2006

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD. 2006 /No. 2 , LL 17 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengelolaan Laboratorium Kemeteorologi

ABSTRAK:

Bahwa salah satu Kewenangan provinsi sebagai Daerah Otonom di bidang Perindustrian dan Perdagangan sesuai Peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi adalah Pengelolaan Laboratorium Kemetrologian. Bahwa sesuai ketentuan pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 34 Tahun 200o tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa dengan Peraturan Daerah dapat menetapkan retribusi daerah sesuai dengan kewenangan otonominya. Bahwa Pengelolaan Laboratorium Kemetrologian dan Kegiatan Kemetrologian mempunyai peranan penting dalam rangka memberikan perlindungan pada konsumen, produsen, kepentingan umum serta kepastian hukum dalam pemakaian standar ukuran dan standar satuan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan Pelayanan Laboratorium Kemetrologian, maka perlu dipungut retribusi daerah terhadap beberapa kegiatan kemetrologian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
UU No. 13 Tahun 1964; UU No. 2 Tahun 1981; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 2 Tahun 1985; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Perda Tingkat I Prov. Sultra No. 7 Tahun 1989.
perda ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelenggaraan kemeterologian, kewajiban dan syarat-syarat tera dan terulang, ketentuan pemungutan retribusi daerah, ketentuan pidana, penyidikan, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
33

Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 4 Tahun 2022

Kebijakan Pengaksesan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Meteorologi, Klimatologi, Geofisika

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengelolaan Data (Data Policy) Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Download :
Peraturan BMKG_4_Tahun_2022.pdf

Abstrak

Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 5 Tahun 2022

Pembuatan dan Penyampaian Sandi Climat

Meteorologi, Klimatologi, Geofisika

Download :
Peraturan BMKG_5_Tahun_2022.pdf

Abstrak

Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 6 Tahun 2022

Pencabutan Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika Nomor Kep.14 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sistem Pelaporan Operasional Stasiun Klimatologi

Meteorologi, Klimatologi, Geofisika

Status Peraturan

Mencabut :

Perka BMKG No. KEP.14 Tahun 2010 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Sistem Pelaporan Operasional Stasiun Klimatologi

Download :
Peraturan BMKG_6_Tahun_2022.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rote Ndao Nomor 10 Tahun 2020

Penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang

Meteorologi, Klimatologi, Geofisika

Download :
perda rote ndao 10 2020.pdf

Abstrak

penyelenggaraan-tera-tera ulang

2020

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10,

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang

ABSTRAK:

a. bahwa Penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya menjadi bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk memberikan keadilan, kepastian hukum dan melindungi kepentingan umum, dalam upaya mencapai kesejahteraan bagi seluruh masyarakat; b. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kepastian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya di Kabupaten Rote Ndao maka perlu mengatur penyelenggaraan tera dan tera ulang; c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan sebagai dasar penyelenggaraan tera dan tera ulang alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya di Kabupaten Rote Ndao perlu diatur dengan Peraturan Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan I Tera dan Tera Ulang
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang; Kerja Sama; Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Larangan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
14 halaman; 5 halaman penjelasan

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 10 Tahun 2019

Pelayanan Informasi Meteorologi Maritim

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Perizinan, Pelayanan Publik Meteorologi, Klimatologi, Geofisika

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor SK.170/ME.007/KB/BMG-2006

Download :
Perka BMKG Nomor 10 Tahun 2019.PDF

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT