PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 38 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2020
Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
Mencabut :
  1. PP No. 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
  2. PP No. 2 Tahun 2011 tentang Penyelengaraan Kawasan Ekonomi Khusus
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2022
Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2014 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-Api

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PP No. 51 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Apiapi
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2011
Penyelengaraan Kawasan Ekonomi Khusus

Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 1 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
Diubah dengan :
  1. PP No. 100 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2023
BADAN PENGELOLA KAWASAN SUCI PURA AGUNG BESAKIH

Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2017
Kawasan Ekonomi Khusus Arun Lhokseumawe

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2023
BADAN PENGELOLA FASILITAS KAWASAN SUCI PURA AGUNG BESAKIH

Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 6 Tahun 2023
Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus Provinsi Bali

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2016
Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 8 Tahun 2022
Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PERPRES No. 150 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus
  2. PERPRES No. 124 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus
  3. PERPRES No. 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2020
Fasilitas dan Kemudahan di Kawasan Ekonomi Khusus

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian Kawasan Ekonomi Khusus / KEK

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
Mencabut :
  1. PP No. 96 Tahun 2015 tentang Fasilitas Dan Kemudahan Di Kawasan Ekonomi Khusus

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan