Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.248 peraturan dalam 0,004 detik

Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2022

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan

Diubah dengan

UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Mengubah

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Download file:

UU Nomor 2 Tahun 2022.pdf

Jalan - perubahan

2022

Undang-undang (UU) NO. 2, LN.2022/No.12, TLN No. 6760, jdih.setneg.go.id : 46 hlm.

Undang-undang (UU) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

ABSTRAK:

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diubah.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 20, Pasal 21, Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4), dan Pasal 34 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 38 Tahun 2004; dan UU Nomor 11 Tahun 2020.
UU ini mengatur mengenai perubahan dan penambahan beberapa ketentuan mengenai Jalan Khusus, data dan informasi Penyelenggaraan Jalan, partisipasi masyarakat, dan penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil. Lingkup pengaturan UU ini meliputi: a) peran, pengelompokan, dan bagian-bagian Jalan; b) Jalan Umum; c) Jalan Tol; d) Jalan Khusus; e) data dan informasi; f) partisipasi masyarakat; dan g) penyidikan.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2022.
UU ini mengubah UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
Penjelasan: 31 hlm

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Jalan

Abstrak

Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan

Diubah dengan

UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Mencabut

UU No. 13 Tahun 1980 tentang Jalan

Download file:

UU Nomor 38 Tahun 2004.pdf

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1980

• Berlaku mulai 44 tahun yang lalu

Jalan

Abstrak

Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Download file:

UU Nomor 13 Tahun 1980.pdf

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1965

• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu

Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Mencabut

UU No. 7 Tahun 1951 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Lalu-Lintas Jalan (Wegverkeersordonnantie, Staatsblad 1933 No. 86)

Download file:

UU Nomor 3 Tahun 1965.pdf

Undang-undang (UU) No. 34 Tahun 1964

• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu

Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan

Abstrak

Lalu Lintas, Jalan

Download file:

UU Nomor 34 Tahun 1964.pdf

Undang-undang (UU) No. 33 Tahun 1964

• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu

Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara Lalu Lintas, Jalan

Download file:

UU Nomor 33 Tahun 1964.pdf

Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 1951

• Berlaku mulai 73 tahun yang lalu

Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Lalu-Lintas Jalan (Wegverkeersordonnantie, Staatsblad 1933 No. 86)

Abstrak

Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 3 Tahun 1965 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya

Download file:

UU Nomor 7 Tahun 1951.pdf

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1992

• Berlaku mulai 32 tahun yang lalu

Penangguhan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Abstrak

Lalu Lintas, Jalan

Download file:

perpu 001 Tahun 1992.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2024

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Jalan Tol

Abstrak

Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan

Mencabut

PP No. 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol
PP No. 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol
PP No. 43 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol
PP No. 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol
PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol

Download file:

PP Nomor 23 Tahun 2024.pdf

Jalan Tol

2024

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 23, LN 2024 (85), TLN (6919): 63 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jalan Tol

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35H, Pasal 43 ayat (5), Pasal 45 ayat (7), Pasal 48 ayat (8), Pasal 49 ayat (2), Pasal 50 ayat (16), Pasal 51 ayat (4), Pasal 51A ayat (7), Pasal 51B ayat (2), Pasal 52 ayat (5), Pasal 52A ayat (2), Pasal 55 ayat (5), Pasal 56A ayat (3), Pasal 57 ayat (4), dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jalan Tol.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 dan UU Nomor 38 Tahun 2004.
PP ini mengatur mengenai jalan tol dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penyelenggaraan Jalan Tol dimaksudkan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan hasilnya serta keseimbangan dalam pengembangan wilayah dengan memperhatikan keadilan yang dapat dicapai dengan membina jaringan Jalan Tol. Lingkup penyelenggaraan Jalan Tol meliputi pengaturan Jalan Tol, pembinaan Jalan Tol, pengusahaan Jalan Tol, dan pengawasan Jalan Tol. Wewenang penyelenggaraan Jalan Tol berada pada Pemerintah Pusat yang meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2024.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6629), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 92 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 63, penjelasan hlm 64 sd 92)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 30 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Abstrak

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Transportasi Darat/Laut/Udara Perizinan, Pelayanan Publik Lalu Lintas, Jalan Cipta Kerja

Status Peraturan

Mengubah

PP No. 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan
PP No. 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
PP No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan
PP No. 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa Analisis Dampak Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas

Download file:

PP Nomor 30 Tahun 2021.pdf

Penyelenggaraan - Bidang - Lalu Lintas - Angkutan Jalan

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 30, LN.2021/No.40, TLN No.6642, jdih.setkab.go.id : 43 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 22 Tahun 2009; dan UU Nomor 11 Tahun 2020.
PP ini mengatur antara lain mengenai ketentuan-ketentuan terkait analisis dampak Lalu Lintas, pengujian dan rancang bangun Kendaraan Bermotor, penyelenggaraan Terminal, Perizinan Berusaha bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta subsidi penyelenggaraan angkutan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam rangka menjamin keamanan, keselamatan, ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, rencana pembangunan suatu pusat kegiatan wajib dilakukan analisis dampak Lalu Lintas sesuai dengan kategori skala dampak bangkitan Lalu Lintas yang ditimbulkan. Untuk memberikan kemudahan berusaha bagi para pelaku usaha, dokumen analisis dampak Lalu Lintas dimaksud terintegrasi dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021.
PP ini mencabut: 1) Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, dan Pasal 59 PP Nomor 32 Tahun 2011; 2) Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 127, Pasal 129, Pasal 130, Pasal 131, Pasal 133, Pasal 134, Pasal 140, Pasal 143, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 172, dan Pasal 174 PP Nomor 55 Tahun 2012; 3) Pasal 19, Pasal 20, Pasal 70, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 77, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 81, Pasal 86, dan Pasal 101 PP Nomor 79 Tahun 2013; dan 4) Pasal 42, Pasal 65, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 72, Pasal 78 ayat (1), Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, dan Pasal 120 PP Nomor 74 Tahun 2014.
Penjelasan 14 hlm.

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2004.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 1980.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 1965.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 1964.