Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 346 peraturan dalam 0,003 detik

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2008

• Berlaku mulai 17 tahun yang lalu

Penggunaan Bahan Kimia Dan Larangan Penggunaan Bahan Kimia Sebagai Senjata Kimia

Abstrak

Perlindungan Konsumen

Download file:

UU 9 Tahun 2008.pdf

Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 1999

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Perlindungan Konsumen

Abstrak

Perlindungan Konsumen

Download file:

UU Nomor 8 Tahun 1999.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Perlindungan Konsumen Pangan, Pertanian dan Peternakan Perizinan, Pelayanan Publik Perekonomian Kebijakan Pemerintah Standar/Pedoman Cipta Kerja

Status Peraturan

Mencabut

PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Download file:

PP Nomor 42 Tahun 2024.pdf

Jaminan - produk Halal

2024

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 42, LN 2024 (229), TLN (6998) : 74 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3), Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (4), Pasal 52, Pasal 67 ayat (3), Pasal 48 angka 7, Pasal 48 angka 10, Pasal 48 angka 11, Pasal 48 angka 13, Pasal 48 angka 14, Pasal 48 angka 15, Pasal 48 angka 17, Pasal 48 angka 19, Pasal 48 angka 20, Pasal 48 angka 23, Pasal 48 angka 24, Pasal 48 angka 25, Pasal 48 angka 27, dan Pasal 48 angka 31 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan produk Halal.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan UU Nomor 33 Tahun 2014.
Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan produk Halal dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan ini mengatur mengenai Jaminan Produk Halal (JPH) yang merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal dan wajib diberikan keterangan tidak halal.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2024.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 96 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 74, lampiran hlm 75 sd 96)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Abstrak

Perlindungan Konsumen Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Cipta Kerja

Download file:

PP Nomor 44 Tahun 2021.pdf

Pelaksanaan - Larangan - Praktek Monopoli - Persaingan Usaha - Tidak Sehat

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 44, LN.2021/No.54, TLN No.6656, jdih.setkab.go.id : 13 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 5 Tahun 1999; dan UU Nomor 11 Tahun 2020.
PP ini mengatur mengenai kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha; kriteria sanksi, jenis sanksi, dan besaran denda; dan pemeriksaan keberatan dan kasasi atas putusan Komisi. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan administratif tersebut berupa antara lain: 1) penetapan pembatalan perjanjian; 2) perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan integrasi vertikal; 3) perintah kepada Pelaku Usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; 4) penetapan pembayaran ganti rugi, dan lain-lain. Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam mendukung pelaksanaan tugasnya, menetapkan Peraturan Komisi yang dibentuk sesuai dengan undang-undang mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021.
Penjelasan 6 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Perlindungan Konsumen Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Cipta Kerja

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan produk Halal

Mencabut

PP No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Download file:

PP Nomor 39 Tahun 2021.pdf

Penyelenggaraan - Bidang - Jaminan - Produk - Halal

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 39, LN.2021/No.49, TLN No.6651, jdih.setkab.go.id : 87 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 33 Tahun 2014; dan UU Nomor 11 Tahun 2020.
PP ini mengatur mengenai antara lain: 1) penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH); 2) pemisahan lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang wajib dipisahkan dari lokasi, tempat, dan alat proses tidak haIal, yaitu meliputi proses penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk; 3) tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), serta pengangkatan dan pemberhentian Auditor Halal; 4) hak dan kewajiban Pelaku Usaha serta tata cara penetapan, tugas, dan fasilitasi Penyelia Halal; 5) tata cara pengajuan permohonan, perpanjangan, dan penetapan Sertifikat Halal oleh BPJPH; 6) kemudahan sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha mikro dan kecil yang memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH; 7) pencantuman Label Halal dan keterangan tidak halal; 8) pengawasan JPH oleh BPJPH; dan lain-lain.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021.
Pada saat PP ini mulai berlaku, PP Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Penjelasan 23 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Perlindungan Konsumen Cipta Kerja

Download file:

PP Nomor 38 Tahun 2021.pdf

Rekening - Penampungan - Biaya - Perjalanan - Ibadah - Umrah

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 38, LN.2021/No.48, TLN No.6650, jdih.setkab.go.id : 7 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Rekening Penampungan Biaya Perjalanan Ibadah Umrah.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 8 Tahun 2019; dan UU Nomor 11 Tahun 2020.
PP ini mengatur mengenai kewajiban Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk membuka Rekening Penampungan yang terpisah dari rekening dana operasional PPIU di luar kegiatan umrah, penyetoran Biaya Perjalanan Ibadah Umrah (BPIU) ke Rekening Penampungan PPIU pada Bank Penerima Setoran (BPS), penggunaan BPIU, kewajiban PPIU untuk melaporkan pembukaan Rekening Penampungan, Jemaah Umrah yang telah menyetor BPIU, dan Jemaah Umrah yang telah didaftarkan asuransi melalui sistem yang terhubung secara daring dengan Kementerian.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021.
Penjelasan 3 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 89 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Abstrak

Perlindungan Konsumen Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Mengubah

PP No. 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat

Download file:

PP Nomor 89 Tahun 2019.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 83 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa

Abstrak

Perlindungan Konsumen Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

PP Nomor 83 Tahun 2019.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019

• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu

Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Abstrak

Perlindungan Konsumen

Status Peraturan

Dicabut dengan

PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Download file:

PP Nomor 31 Tahun 2019.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2019

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Abstrak

Perlindungan Konsumen Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

PP No. 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional

Download file:

PP Nomor 4 Tahun 2019.pdf

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2008.