Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 8.471 peraturan dalam 0,005 detik

Undang-undang (UU) Pemerintah Pusat Nomor 11 Tahun 2020

Cipta Kerja

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Kehutanan dan Perkebunan Kesehatan Ketenagakerjaan Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pariwisata dan Kebudayaan Penanaman Modal dan Investasi Pendidikan Perikanan dan Kelautan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Pangan, Pertanian dan Peternakan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Transportasi Darat/Laut/Udara Pertahanan dan Keamanan, Militer Perizinan, Pelayanan Publik Perindustrian Perumahan, Permukiman Cipta Kerja

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
UU No. 38 Tahun 2009 tentang POS
UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
UU No. 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang
UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang
UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie)

Download :
UU_Nomor_11_Tahun_2020-compressed.pdf

Abstrak

Cipta - Kerja

2020

Undang-undang (UU) NO. 11, LN.2020/No.245, TLN No.6573, jdih.setneg.go.id : 769 hlm.

Undang-undang (UU) tentang Cipta Kerja

ABSTRAK:

Untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Upaya penyesuaian berbagai aspek pengaturan tersebut, dilakukan melalui perubahan Undang-Undang sektor yang belum mendukung terwujudnya sinkronisasi dalam menjamin percepatan cipta kerja, sehingga diperlukan terobosan hukum yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan dalam beberapa Undang-Undang ke dalam satu Undang-Undang secara komprehensif
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 22D ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 33 UUD 1945; Tap MPR Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi; dan Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
UU ini mengatur mengenai upaya cipta kerja yang diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Sepuluh ruang lingkup UU ini adalah: 1) peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; 2) ketenagakerjaan; 3) kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan Koperasi dan UMK-M; 4) kemudahan berusaha; 5) dukungan riset dan inovasi; 6) pengadaan tanah; 7) kawasan ekonomi; 8) investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; 9) pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan 10) pengenaan sanksi.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2020.
Pada saat UU ini mulai berlaku, Peraturan pelaksanaan dari UU ini wajib ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan, dan semua peraturan pelaksanaan dari UU yang telah diubah oleh UU ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU ini dan wajib disesuaikan paling lama 3 (tiga) bulan.
Penjelasan 418 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo No. 12 Tahun 2016

Pembebasan Biaya Pemeriksaan Golongan Daerah Di Puskesmas Bagi Masyarakat Kabupaten Ponorogo

Kesehatan

Download :
Perbup No 12 tahun 2016 .pdf

Abstrak

KESEHATAN

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD Nomor 12

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembebasan Biaya Pemeriksaan Golongan Daerah Di Puskesmas Bagi Masyarakat Kabupaten Ponorogo

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi Pen uduk dan/atau Warga Negara Indonesia; I b. bahwa pemeriksaan golongan darah pada identitas pen4uduk sangat penting kegunaannya selain sebagai pelengkap identitas pribadi juga sangat penting dalam mempantu mencegah resiko kesehatan, dalam keadaan darurat dan lain sebagainya; c. bahwa dalam rangka melengkapi data identitas penduduk maka pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo memberikan pelayanan pemeriksaan golongan darah gratis kepada masyarakat kabupaten ponorogo; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimjiksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Biaya Pemeriksaan Golongan Darah Di Puskesmas Bagi Masyarakat Kabupaten Ponorogo;
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tenitang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 53 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan di Puskesmas (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 53);
Peraturan ini antara lain berisi tentang: 1. ketentuan umum; 2. Pengawasan dan Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan pemeriksaan golongan darah;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 13 Tahun 2017

Pola Tata Kelola Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir

Badan Layanan Umum Kesehatan

Download :
Perbup No. 13 Tahun 2017.pdf

Abstrak

POLA TATA KELOLA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN ROKAN HILIR

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, berita daerah kabupaten rokan hilir tahun 2017 nomor 13

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Rokan Hilir

ABSTRAK:

bahwa dengan ditetapkannya Puskesmas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir sebagai Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaannya sebagai Badan Layanan Umum Daerah, diperlukan Pola Tata Kelola BLUD Puskesmas sebagai peraturan dasar pelaksanaan BLUD di Puskesmas.
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Neegara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567 9); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pola Tata Kelola Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat untuk pedoman kelancaran pelaksanaan sebagai badan layanan umum. Puskesmas adalah unit pelaksanaan teknis dinas kesehatan kabupaten rokan hilir yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2017.
22

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toraja utara Nomor 42 Tahun 2012

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Kesehatan Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perbup Nomor 42 Tahun 2012.pdf

Abstrak

PERUBAHAN-TARIF-RETRIBUSI-PELAYANAN-KESEHATAN

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, BD.2013/NO.42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

ABSTRAK:

Dalam rangka menurunkan angka kematian ibu dan anak dan mempercepat pencapaian MDG's telah ditetapkan kebijakan bahwa setiap ibu yang melahirkan, biaya persalinannya ditanggung oleh Pemerintah melalui Program Jaminan Persalinan; agar program jaminan persalinan dapat berjalan efektif dan efisien dan sesuai dengan kebutuhan di daerah tempat pelayanan diberikan, perlu ditetapkan Tarif Pelayanan program Jaminan Persalinan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara; upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan cara penyediaan atau perbaikan fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan termasuk puskesmas dan jaringannya membutuhkan pembiayaan sehingga dapat dipungut retribusi berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas; menurut Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; tarif jaminan persalinan sudah tidak sesuai dengan petunjuk teknis dan kebutuhan di lapangan, sehingga perlu diadakan perubahan;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentaag Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 11. Undang:Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota 13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewengangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara 14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara 15. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.
Mengatur tentang Perubahan tarif retribusi pelayanan kesehatan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2012.
5 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2019

KAWASAN TANPA ROKOK

Kesehatan Perlindungan Konsumen

Download :
Perwako No 5 Tahun 2019.pdf

Abstrak

KESEHATAN-PERLINDUNGAN KONSUMEN

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 5, BD.2019/NO.13,LL KOTA SINGKAWANG : 17 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KAWASAN TANPA ROKOK

ABSTRAK:

Bahwa merokok adalah kebiasaan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperluhkan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 12 Tahun 2001, UU No.32 Tahun 2009, UU No.36 Tahun 2009, UU no.44 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, UU no.30 Tahun 2014, PP No.41 Tahun 1999, PP no.19 tahun 2003, Perda no.5 Tahun 2009, Perda no.3 Tahun 2016,
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang ketentuan umum; maksud, tujuan dan prinsip; kawasan tanpa rokok; kewajiban dan tanggung jawab; larangan dan pengendalian; pembinaan dan pengawasan; partisipasi masyarakat; sanksi administratif; pembiayaan; penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2019.
Peraturan ini memiliki 15 halaman dan 2 halaman lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 30 Tahun 2013

Perubahan Atas Peraturan Bupati No. 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Jaminan Kesehatan Semesta di Kabupaten Gunungkidul

Kesehatan

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 83 Tahun 2018

Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Banjarnegara

Badan Layanan Umum Kesehatan

Download :
BD 83 (Pola tata kelola BLUD Puskesmas).pdf

Abstrak

pola tata kelola-blud

2018

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 83, BD.2018/NO.83

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Banjarnegara

ABSTRAK:

bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peranan strategis dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, sehingga dituntut untuk mampu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu; b. bahwa dalam rangka pengelolaan Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit kerja yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu adanya pola tata kelola sebagai landasan hukum dalam pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Banjarnegara.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Ketentuan umum, maksud dan tujuan, prinsip tata kelola, kebijakan dasar UPTD Puskesmas, pola tata kelola, prosedur kerja, pengelompokan fungsi, manajemen BLUD UPTD Puskesmas, pembinaan dan pengawasan, serta ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2018.
28 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 32 Tahun 2018

Perizinan Pelayanan Kesehatan Hewan

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
20190108041253.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo No. 2 Tahun 2014

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas Dan Jaringannya

Asuransi Kesehatan

Abstrak

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DAN NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 2, BD.2014/NO.2

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas Dan Jaringannya

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Gorontalo melalui pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) yang dalam pelaksanaannya terdapat Dana Kapitasi dan Non Kapitasi untuk sarana pelayanan kesehatan dasar.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; PP No. 32 Tahun 1996; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 101 Tahun 2012; Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013; Permenkes No. 69 Tahun 2013; Permenkes No. 71 Tahun 2013.
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas dan Jaringannya termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, petunjuk dan teknis penyelenggaraan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 5 halaman tanpa lampiran

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/10/2014 Tahun 2014

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Kesehatan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Dicabut sebagian dengan :

Permendag No. 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
Ketentuan pengadaan Minuman Beralkohol yang berasal dari Impor

Diubah dengan :

Permendag No. 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol
Permendag No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol
Permendag No. 06/M-DAG/PER/1/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Mengubah :

Permendag No. 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Download :
Permendag No. 72 Tahun 2014.pdf

Abstrak

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2014.