Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 408 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Kode Etik

Download file:

PP No.42 TH 2004.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Abstrak

Kode Etik

Download file:

Perda.-No.-4-Th-2021_Peny...wai-Negeri-Sipil.pdf

penyidik PNS

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Kota Probolinggo Tahun 2021 No 4

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dalam wujud penegakan yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan menuju terwujudnya kepastian hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas kepastian hukum, perlu pedoman bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalm penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah; c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dicabut; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016
peraturan ini mengatur mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menjamin keberadaan PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas PPNS secara profesional. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi : a. Kedudukan, Tugas dan Wewenang PPNS; b. Hak dan Kewajiban; c. Sekretariat PPNS; d. Administrasi Penyidikan PPNS; e. Syarat Kepangkatan dan Pengangkatan PPNS; f. Mutasi Pejabat PPNS; g. Pakaian Dinas dan Atribut PPNS; h. Kode Etik PPNS; i. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan; j. Pembinaan; dan k. Pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 22 halaman

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 53 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Budaya Kerja Dan Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Kode Etik

Status Peraturan

Mencabut

PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 98 Tahun 2021 tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 54 Tahun 2020 tentang Budaya Kerja

Download file:

PERGUB No. 53 Tahun 2024.pdf

Kepegawaian, Aparatur Negara Kode Etik

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 53, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 11020

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Budaya Kerja Dan Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2021 Tentang Kode Etik Dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara

ABSTRAK:	bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, sehingga perlu menetapkan PERGUB Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 29 Th. 2007; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; UU No. 20 Th. 2023 PERGUB ini mengatur mengenai pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2021
CATATAN:	Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2024. PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2021 2 hal.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Barat Nomor 18 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

KODE ETIK DI LINGKUNGAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PADA PEMERINTAH DAERAH

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Kode Etik

Download file:

PERGUB Provinsi Papua Bar...Pengadaan Barjas.pdf

KODE ETIK DI LINGKUNGAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PADA PEMERINTAH DAERAH

2024

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 18, BD. No. 18/2024, LL Prov PB: 16 hal

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang KODE ETIK DI LINGKUNGAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA PADA PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentang Kode Etik Di Lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 87 Tahun 2019;
Dalam Peraturan Gubernur diatur mengenai pedoman profesional bagi Pegawai UKPBJ dalam melaksanakan tugas dan fungsi UKPBJ. Tujuan ditetapkannya Kode Etik ini yaitu menjaga kewibawaan, martabat,kehormatan, citra dan kredibilitas pegawai UKPBJ.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2024.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 47 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara

Abstrak

Kode Etik

Status Peraturan

Mencabut

PERGUB Prov. Lampung No. 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
Peraturan Gubemur Lampung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Kode Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung

Download file:

Pergub Nomor 47 Tahun 2023.pdf

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

2023

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 47,

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara

ABSTRAK:

Dalam rangka berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi; untuk mewujudkan ASN yang BerAKHLAK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai pemerintah Provinsi Lampung, maka perlu disusun peraturan yang berkenaan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai ASN; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubemur Lampung tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Taun 1964; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 30 Tahun 2019; PP No. 94 Tahun 2021; Pergub Lampung No. 45 Tahun 2022; Pergub Lampung No. 49 Tahun 2022
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Aparatur Sipil Negara

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2023.
28 hlmn

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 41 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

KODE ETIK PENGELOLA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Kode Etik

Status Peraturan

Mencabut

Pergub No. 9 Tahun 2020 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah

Download file:

Pergub Kaltim 41-2023 ttg...daan Barang Jasa.pdf

PENGADAAN - BARANG/JASA - unit kerja - pengelola - KODE ETIK

2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 41, BD 2023/44

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang KODE ETIK PENGELOLA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

ABSTRAK:

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, perlu pedoman mengenai Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah Provinsi menyusun dan menetapkan kode etik di lingkungan UKPBJ Pemerintah Daerah Provinsi dan ditetapkan oleh Gubernur. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Pengelola Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 10 Tahun 2022; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; Permendagri No. 112 Tahun 2018; Peraturan LKPP No. 10 Tahun 2021.
Ketentuan Umum; Kode Etik; Majelis Pertimbangan Kode Etik; Prosedur Penegakan Kode Etik; Sanksi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023.
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
17 hlm.

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 41 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Kode Etik Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Sistem Pengendalian Intern Kode Etik

Download file:

PERGUB-41-2023_SALINAN.pdf

kode etik bagi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kaltara.

2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 41, JDIH Provinsi Kalimantan Utara

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kode Etik Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa

ABSTRAK:

Peraturan ini disusun untuk memastikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel. Kode etik diperlukan untuk menjaga integritas dan kredibilitas aparatur yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk Pasal 18 ayat (2) Permendagri No. 112 Tahun 2018 dan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan LKPP No. 10 Tahun 2021.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.20 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; Perpres No.16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No.12 Tahun 2021; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.112 Tahun 2018; Peraturan LKPP No.10 Tahun 2021; Peraturan LKPP No.12 Tahun 2021;
Peraturan ini menetapkan kode etik yang mengatur perilaku, sikap, dan tanggung jawab sumber daya manusia pengadaan barang/jasa. Kode etik mencakup prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengadaan barang/jasa, serta pedoman terkait penanganan pelanggaran kode etik. Peraturan ini juga mengatur pembentukan Majelis Pertimbangan Kode Etik yang bertugas melakukan pengawasan dan penegakan kode etik.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2023.
Peraturan ini mencabut Peraturan Gubernur Kaltara No. 59 Tahun 2018 tentang Kode Etik Pelaku Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltara.
10 hlm.

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Lampung Nomor 36 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pedoman pengelolaan Risiko di Lingkungan pemerintah Provinsi Lampung

Abstrak

Kode Etik Pengawasan/Audit Internal

Status Peraturan

Mengubah

PERGUB Prov. Lampung No. 16 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung

Download file:

Pergub Nomor 36 Tahun 2023.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 16 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

2023

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 36,

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pedoman pengelolaan Risiko di Lingkungan pemerintah Provinsi Lampung

ABSTRAK:

Dalam rangka ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,telah ditetapkan Peraturan Gubemur Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; untuk menindak lanjuti Monitoring Center Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan KorupsiRepublik Indonesia, Peraturan Gubemur Lampung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung perlu diubah disesuaikan dengan ketentuan terbaru; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan kembali Pembahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1964; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Daerah No. Per-1326/ KILB/2009; Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Daerah No. Per-688/K/ D4/2012; Perda Lampung No. 4 Tahun 2019
Peraturan Gubernur ini menetapkan mengenai Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pedoman pengelolaan Risiko di Lingkungan pemerintah Provinsi Lampung

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2023.
57 hlmn

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Banten Nomor 33 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintah Daerah

Abstrak

Kode Etik

Download file:

pergub 33 2023.pdf

Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintah Daerah

2023

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 33, BD Tahun 2023 Nomor 33

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa daerah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, perlu kode etik di lingkungan Pemerintah Daerah dalam proses pengelolaan pengadaan barang dan jasa;bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadan Barang/Jasa Pemerintah, perlu disusun kode etik bagi sumber daya manusia yang melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah; bahwa pengaturan mengenai Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintah Daerah telah disetujui Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 100.2.1.6/7536/OTDA tanggal 6 November 2023 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Banten tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintah Provinsi Banten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintah Daerah;
Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023 ; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; peraturan LKPP No. 7 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan peraturan LKPP No.16 Tahun 2019; Permendagri No. 112 Tahun 2018; Peraturan LKPP No. 10 Tahun 2021.
Didalam Peraturan Gubernur Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Prinsip Dan Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Bab III Kewajiban Dan Larangan Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Bab IV Penegakan Kode Etik Bab V Majelis Pertimbangan Kode Etik Bab VI Sekretariat Bab VII Pengaduan Bab VIII Pemeriksaan Dan Keputusan Bab IX Ketentuan Sanksi Bab X Pendanaan Bab XI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2023.
15 hlm

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 27 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan Provinsi Riau

Abstrak

Kode Etik

Download file:

1699256351pergub-no-27-tahun-2023-salin (1).pdf

Kode-etik

2023

Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 27, BD. 2023/No. 27

Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan Provinsi Riau

ABSTRAK:

Bahwa untuk meningkatkan efektifitas tugas dan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Provinsi Riau maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Provinsi Riau, periu dilakukan perubahan.
Dasar Hukum Pergub ni adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimanie tela diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2017 sebagaimana telah ditbah beberapa kali terakhir) dengan Undang- Undung Nomor Tahun 2018; Undang Undang Nomor 19 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kode etik Aparat Pengawasan intern Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Tahun 2013 Nomur 11) diubah.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2023.

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2004.