Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintah Daerah
2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 33, BD Tahun 2023 Nomor 33
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintah Daerah
ABSTRAK: |
- bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa daerah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, perlu kode etik di lingkungan Pemerintah Daerah dalam proses pengelolaan pengadaan barang dan jasa;bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadan Barang/Jasa Pemerintah, perlu disusun kode etik bagi sumber daya manusia yang melaksanakan tugas pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah; bahwa pengaturan mengenai Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintah Daerah telah disetujui Menteri Dalam Negeri melalui Surat Nomor 100.2.1.6/7536/OTDA tanggal 6 November 2023 hal Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur Banten tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintah Provinsi Banten; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintah Daerah;
- Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023 ; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; peraturan LKPP No. 7 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan peraturan LKPP No.16 Tahun 2019; Permendagri No. 112 Tahun 2018; Peraturan LKPP No. 10 Tahun 2021.
- Didalam Peraturan Gubernur Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Prinsip Dan Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa Bab III Kewajiban Dan Larangan Penyelenggaraan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Bab IV Penegakan Kode Etik Bab V Majelis Pertimbangan Kode Etik Bab VI Sekretariat Bab VII Pengaduan Bab VIII Pemeriksaan Dan Keputusan Bab IX Ketentuan Sanksi Bab X Pendanaan Bab XI Ketentuan Penutup
|
CATATAN: |
- Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2023.
- 15 hlm
|