Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 394 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2025

• Berlaku mulai 2 bulan yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi / Komite / Badan / Dewan / Staf Khusus / Tim / Panitia Pengawasan / Audit Internal

Status Peraturan

Mengubah

PERPRES No. 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
PERPRES No. 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Download file:

Perpres Nomor 2 Tahun 2025.pdf

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan - perubahan - bpkp

2025

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 2, LN 2025 (5) : 13 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

ABSTRAK:

Sebagian tugas dan fungsi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sudah tidak sesuai dengan kebijakan dan/atau regulasi serta perubahan dinamika organisasi yang berkembang pada lingkup instansi pemerintah, sehingga perlu diubah dan/atau ditata kembali.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Perpres Nomor 192 Tahun 2014.
Perpres ini mengubah beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 192 Tahun 2014. BPKP terdiri dari a) Kepala, b) Wakil Kepala, c) Sekretariat Utama, d) Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian, Infrastruktur, dan Pembangunan Kewilayahan; e) Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Keamanan, Hukum, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan; f) Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pangan; g) Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah; h) Deputi Bidang Akuntan Negara; dan i) Deputi Bidang Investigasi.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2025.
Perpres ini mengubah Perpres Nomor 192 Tahun 2014.
Lampiran file: 13 hlm.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1989

• Berlaku mulai 36 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat

Abstrak

Standar/Pedoman Pengawasan/Audit Internal

Download file:

Inpres Nomor 1 Tahun 1989.pdf

Pedoman - Pengawasan Melekat

1989

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 1, LL : 3 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Melekat

ABSTRAK:

Dalam rangka upaya meningkatkan dayaguna dan hasilguna pelaksanaan pengawasan melekat dilingkungan setiap instansi Pemerintah, dipandang perlu untuk melakukan langkah-langkah yang lebih konkrit agar dalam REPELITA V dapat lebih terasa perwujudan Aparatur Pemerintah yang semakin bersih dan berwibawa.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; Inpres Nomor 15 Tahun 1983; dan Inpres Nomor 2 Tahun 1988.
Inpres ini berisi instruksi untuk meningkatkan dan menyempurnakan pelaksanaan pengawasan melekat sesuai dengan tugas pokok fungsi, rencana, dan program kerja dari masing-masing instansi/unit kerja.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 1989.

Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 15 Tahun 1983

• Berlaku mulai 41 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Pengawasan

Abstrak

Standar/Pedoman Pengawasan/Audit Internal

Download file:

Inpres Nomor 15 Tahun 1983.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 14 Tahun 1983

• Berlaku mulai 41 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Peralihan Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

Abstrak

Pengawasan/Audit Internal

Download file:

Inpres Nomor 14 Tahun 1983.pdf

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 1974

• Berlaku mulai 50 tahun yang lalu

Tata Cara Penyelenggaraan Pengawasan atas Pelaksanaan Proyek-Proyek Pembangunan yang di Lakukan oleh Para Inspektur Jenderal Proyek-Proyek Pembangunan

Abstrak

Pengawasan / Audit Internal

Download file:

Inpres Nomor 8 Tahun 1974.pdf

Pengawasan - Proyek-Proyek - Pembangunan - Inspektur Jenderal

1974

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 8, jdih.setkab.go.id: 2 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pengawasan atas Pelaksanaan Proyek-Proyek Pembangunan yang di Lakukan oleh Para Inspektur Jenderal Proyek-Proyek Pembangunan

ABSTRAK:

Untuk pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1974, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden mengenai tatacara penyelenggaraan pengawasan atas pelaksanaan proyek-proyek pembangunan oleh para Inspektur Jendral Proyek-proyek Pembangunan.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; Keppres Nomor 9 Tahun 1973; Keppres Nomor 11 Tahun 1974; dan Keppres Nomor 25 Tahun 1974.
Inpres ini menginstruksikan untuk memperhatikan dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya serta dengan penuh tanggungjawab ketentuan-ketentuan dalam Lampiran Instruksi Presiden ini mengenai tatacara penyelenggaraan pengawasan atas pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang dilakukan oleh para Inspektur Jendral Proyek-proyek Pembangunan.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 1974.
Lampiran file: 5 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d. 2 dan lampiran hlm 3 s.d. 5)

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pengawas Sosial

Abstrak

Pengawasan / Audit Internal

Download file:

Perda Nomor 13 Tahun 2023.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Abstrak

Perikanan dan Kelautan Pengawasan/Audit Internal

Download file:

PERDA NO 5 TAHUN 2023.pdf

pengawasan

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023 Nomor 5

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan yang terancam mengalami kerusakan, perlu dilakukan upaya pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dalam rangka mewujudkan kelautan dan perikanan berkelanjutan sehingga dapat dimanfaatkan sebesar besarnya bagi kesejahteraan masyarakat; b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah berhak menetapkan kebijakan berdasarkan kewenangannya dan mempunyai tanggung jawab atas perlindungan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
1. Pasal 18 ayat (6) UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. UndangUndang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573); 3. UndangUndang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PulauPulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573); 4. UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundangUndangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 6. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573); 7. UndangUndang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573); 8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Rwepublik Indonesia Nomor 4427) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5564); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II WILAYAH LAUT BAB III PEMANFAATAN BAB IV TUGAS DAN KEWENANGAN BAB V PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BAB VI PENATAAN RUANG LAUT BAB VII PERIZINAN BAB VIII KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT BAB X KERJA SAMA BAB XI PELANGGARAN BAB XII LARANGAN BAB XIII PENYIDIKAN BAB XIV SANKSI BAB XV KETENTUAN PERALIHAN BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2023.
75 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 93 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya

Abstrak

Standar/Pedoman Pengawasan/Audit Internal

Download file:

PERATURAN BUPATI KUBU RAY...UPATEN KUBU RAYA.pdf

Pedoman Pelaksanaan evaluasi intern di lingkungan inspektoraT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 93, BD.2022/NO.93, LL Kab. Kubu Raya : 10 HAL

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya

ABSTRAK:

bahwa penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021; Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 44 Tahun 2017;
Ketentuan Umum; Evaluasi Intern; Pengendalian Evaluasi Intern; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2022.
2 halaman dan 8 halaman lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sanggau Nomor 54 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pedoman Audit Kinerja atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Abstrak

Standar/Pedoman Pengawasan/Audit Internal

Download file:

perbup_54_2022_PEDOMAN AU...ERINTAHAN DAERAH.pdf

pedoman-audit

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 54, BD.2022/NO.54, LL KAB. SANGGAU : 22 HAL

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Audit Kinerja atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

ABSTRAK:

bahwa pengawasan intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik; bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang balk, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab diperlukan adanya pengawasan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang berkualitas
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
Ketentuan Umum, Audit Kinerja, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2022.
3 Halaman dan 19 Halaman Lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 124 Tahun 2021

• Berlaku mulai 3 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah

Abstrak

Pengawasan/Audit Internal

Download file:

PERBUP NOMOR 124 TAHUN 2021.pdf

penyelenggaran - pengelolaan - risiko - di - lingkungan - pemerintah - daerah

2021

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 124, BD Kab. Tasikmalaya Tahun 2021 No 124

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. 4 Tahun 2019 maka perlu menetapkan Perbup Tasikmalaya tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2017; Peraturan BPKP No. 5 Tahun 2021; Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP No. 4 Tahun 2019; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Kebijakan Umum Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, Pengembangan Budaya Sadar Risiko, Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko, Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko, Pelaporan , Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
14 Hlm.

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 1983.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.