PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 9.161 peraturan dalam 0,006 detik

Undang-undang (UU) Pemerintah Pusat Nomor 11 Tahun 2020
Cipta Kerja

Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji Kehutanan dan Perkebunan Kesehatan Ketenagakerjaan Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pariwisata dan Kebudayaan Penanaman Modal dan Investasi Pendidikan Perikanan dan Kelautan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Pangan, Pertanian dan Peternakan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Transportasi Darat/Laut/Udara Pertahanan dan Keamanan, Militer Perizinan, Pelayanan Publik Perindustrian Perumahan, Permukiman Cipta Kerja

Status Peraturan
Mengubah :
  1. UU No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
    Pasal 103 UU Nomor 11 Tahun 2020 menambah satu pasal diantara Pasal 53 dan Pasal 54 UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
  2. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
    Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
  3. UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
  4. UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
  5. UU No. 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan
  6. UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air
  7. UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
  8. UU No. 6 Tahun 2017 tentang Arsitek
  9. UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
  10. UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
  11. UU No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam
  12. UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
  13. UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
  14. UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
  15. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
  16. UU No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
  17. UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
  18. UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal
  19. UU No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
  20. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
  21. UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
  22. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  23. UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi
  24. UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  25. UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
  26. UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
  27. UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
  28. UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan
  29. UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan
  30. UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
  31. UU No. 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
  32. UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
  33. UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun
  34. UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
  35. UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
  36. UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
  37. UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
  38. UU No. 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
  39. UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
  40. UU No. 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus
  41. UU No. 38 Tahun 2009 tentang POS
  42. UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  43. UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  44. UU No. 33 Tahun 2009 tentang Perfilman
  45. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
  46. UU No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
  47. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  48. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
  49. UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
  50. UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
  51. UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
  52. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
  53. UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
  54. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
  55. UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  56. UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  57. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
  58. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
  59. UU No. 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian
  60. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
  61. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
  62. UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
  63. UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang
  64. UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
  65. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  66. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
  67. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
  68. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
  69. UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
  70. UU No. 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang
  71. UU No. 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang
  72. UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
  73. UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  74. UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
  75. UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
  76. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
  77. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
  78. UU No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran
  79. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
  80. UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian
  81. UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
  82. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
  83. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  84. UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
  85. UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal
  86. Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 35 Tahun 2013
Penyelenggaraan Izin Usaha Toko Modern

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 32 Tahun 2018
Perizinan Pelayanan Kesehatan Hewan

Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 9 Tahun 2011
Izin Usaha Perkebunan

Perizinan, Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72/M-DAG/PER/10/2014 Tahun 2014
Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

Kesehatan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan :
  1. Permendag No. 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
    Ketentuan pengadaan Minuman Beralkohol yang berasal dari Impor
Diubah dengan :
  1. Permendag No. 47 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol
  2. Permendag No. 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, Dan Penjualan Minuman Beralkohol
  3. Permendag No. 06/M-DAG/PER/1/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol
Mengubah :
  1. Permendag No. 20/M-DAG/PER/4/2014 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka No. 5 Tahun 2003
Surat Izin Usaha Perdagangan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERDA Kab. Bangka No. 15 Tahun 2012 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 3 Tahun 2008
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pajak dan Retribusi Daerah Perizinan, Pelayanan Publik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tanjung Balai Nomor 50 Tahun 2020
Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjungbalai

Penanaman Modal dan Investasi Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan