Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 28 peraturan dalam 0,002 detik

Undang-undang (UU) No. 79 Tahun 1958

• Berlaku mulai 66 tahun yang lalu

Perkumpulan Koperasi

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Yayasan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian

Download file:

UU Nomor 79 Tahun 1958.pdf

perkumpulan-koperasi

1958

Undang-undang (UU) NO. 79, LL BPHN : 26 HLM

Undang-undang (UU) tentang Perkumpulan Koperasi

ABSTRAK:

Bahwa sesuai dengan Undang-undang Dasar Sementara pasal 38,perekonomian rakyat Indonesia harus disusun sebagai usahabersama berdasarkan azas kekeluargaan, dan cita-cita tersebutdapat dilaksanakan dan tercapai secara langsung dan teraturdengan jalan memberi bimbingan kepada rakyat kearah hidupberkoperasi;b.Bahwa Regeling Cooperatieve Verenigingen 1949 dalamOrdonansi 7 Juli 1949 (Staatsblad No. 179) dan AlgemeneRegeling op de Cooperatieve Vereningingen dalam Ordonansi 11Maret 1933 (Staatsblad No.108) tidak sesuai dengan semangatazas kekeluargaan (gotong royong) bangsa dan masyarakatIndonesia serta tidak memenuhi azas dan tujuan Negara RepublikIndonesia.
Pasal-pasal 89, 90 ayat 2, 93 dan 95 Undang-undang Dasar SementaraRepublik Indonesia.
Dalam peraturan-peraturan Koperasi yang lama, Pemerintah hanya menjadi pendaftar dan penasehat saja, maka dalam undang-undang baru Pemerintah harus berkewajiban membimbing rakyat kearah hidup berkoperasi, sehingga dengan demikian akan tercapai usaha agar perekonomian rakyat benar-benar disusun atas dasar kekeluargaan. Bimbingan tersebut menjadi tugas Pemerintah baik Pemerintah Pusatmaupun Pemerintah Daerah Otonom yang lambat laun dapat diserahkan kepadamasyarakat sendiri.Pengertian mengenaiazas dan dasar Koperasi dari luar negeri haruslahditinjau dan disesuaikan dengan azas kekeluargaan (gotong royong) sebagai adatistiadat bangsa Indonesia sehingga sesuai dengan azas dan tujuan Negara Republik Indonesia.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 1958.
Regeling Cooperatieve Verenigingen 1949 dalam Ordonansi 7Juli 1949 (Staatsblad No. 179);b.Algemene Regeling op de Cooperatieve Vereniging dalamOrdonansi 11 Maret 1933 (Staatsblad No. 108)
-
34

Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Tentang Yayasan

Abstrak

Yayasan

Status Peraturan

Mengubah

PP No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang Undang Tentang Yayasan

Download file:

PP Nomor 2 Tahun 2013.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Pelaksanaan Undang Undang Tentang Yayasan

Abstrak

Yayasan

Status Peraturan

Diubah dengan

PP No. 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Tentang Yayasan

Download file:

PP 63 Tahun 2008.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 130 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Persiapan Pendirian Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa

Abstrak

Pendidikan Yayasan

Download file:

Keppres_No_130_Th_1999.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 195 Tahun 1998

• Berlaku mulai 26 tahun yang lalu

Koordinasi Pelaksanaan Operasional Yayasan Supersemar, Dharmais, Dakab, Amal Bhakti Muslim Pancasila, Dana Sejahtera Mandiri, Dana Gotong Royong Dan Trikora

Abstrak

Yayasan

Download file:

Keputusan_Presiden_no_195 TH 1998.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 1991

• Berlaku mulai 33 tahun yang lalu

Pengalihan Sebagian Kekayaan Dana Milik Mangkunagaran Kepada Yayasan Kerabat Mangkunagaran Suryasumirat (Yayasan Suryasumirat)

Abstrak

Yayasan

Download file:

KEPPRES NO 7 TH 1991.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 40 Tahun 1990

• Berlaku mulai 34 tahun yang lalu

Pemungutan Iuran Pesawat Penerima Televisi

Abstrak

Yayasan

Status Peraturan

Mencabut

KEPPRES No. 218 Tahun 1963 tentang Pemungutan Sumbangan Iuran untuk Membantu Pembiayaan Penyelenggaraan Yayasan Televisi Republik Indonesia

Download file:

KEPPRES NO 40 TH 1990.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 6 Tahun 1983

• Berlaku mulai 41 tahun yang lalu

Pembangunan Gedung Pusat Kehutanan/Taman Hutan Di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Diserahkan Kepada Yayasan Sarana Wana Jaya

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan Yayasan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERPRES No. 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Gedung Pusat Kehutanan dan Taman Hutan

Download file:

Keppres No 06 TH 1983.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 17 Tahun 1972

• Berlaku mulai 52 tahun yang lalu

Pembubaran Yayasan Perdamaian Soekarno

Abstrak

Yayasan

Download file:

Kep.Pres No. 17 Tahun 1972.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 36 Tahun 1966

• Berlaku mulai 58 tahun yang lalu

Perubahan Status Yayasan Gedung Pola

Abstrak

Yayasan

Download file:

Kepres No.36 Tahun 1966.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 1999.