PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 15.296 peraturan dalam 0,006 detik

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2024
• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Mengubah
  1. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
  2. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Desa
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  2. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
  3. PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
  4. UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
  5. PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
Mencabut sebagian
  1. UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  2. UU No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang
  3. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
    Pasal 200 sampai dengan Pasal 216 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1979
• Berlaku mulai 44 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Mencabut
  1. UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 1946
Partai Politik dan Pemilu Desa
Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1946
Desa
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
    BAB VIII tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 132 sampai dengan Pasal 142 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019
Diubah dengan
  1. PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
Mengubah
  1. PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
  2. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
APBN Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa Dana Desa
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
Mengubah
  1. PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  2. PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Desa
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
    BAB VIII tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 132 sampai dengan Pasal 142 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019
Diubah dengan
  1. PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
  2. PP No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Mengubah
  1. PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
APBN Desa Dana Desa
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
Diubah dengan
  1. PP No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Mengubah
  1. PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Desa Dana Desa
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
Diubah dengan
  1. PP No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  2. PP No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan