PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 118 peraturan dalam 0,011 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2020
Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan Serta Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sinjai Nomor 1 Tahun 2021
Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2019
Program Satu Desa Satu Produk (One Village One Product) di Kabupaten Kendal

Desa Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pasangkayu Nomor 1 Tahun 2019
Pedoman Pendirian, Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Desa Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2014
Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2024
Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PERDA Kab. Grobogan No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2018
Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2021
Badan Usaha Milik Desa

Desa Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2010
Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Badan Usaha Milik Desa

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan