Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 140 peraturan dalam 0,003 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2021

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Badan Usaha Milik Desa

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Badan Usaha Milik Desa

Status Peraturan

Mencabut sebagian

PP No. 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
BAB VIII tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 132 sampai dengan Pasal 142 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019
PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
BAB VIII tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 132 sampai dengan Pasal 142 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019
PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
BAB VIII tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 132 sampai dengan Pasal 142 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019

Download file:

PP Nomor 11 Tahun 2021.pdf

Badan - Usaha - Milik - Desa - BUM DESA

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 11, LN.2021/No.21, TLN No.6623, jdih.setkab.go.id : 52 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Badan Usaha Milik Desa

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 6 Tahun 2014; dan UU Nomor 11 Tahun 2020.
PP ini mengatur mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama, Anggaran Dasar dan anggaran rumah tangga, organisasi dan pegawai, rencana program kerja, kepemilikan, modal, aset dan pinjaman, unit usaha, pengadaan barang/jasa; kemudahan perpajakan dan retribusi, kerja sama, pertanggungjawaban, pembagian hasil usaha, kerugian, penghentian kegiatan usaha, serta pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021.
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, BAB VIII tentang Badan Usaha Milik Desa, Pasal 132 sampai dengan Pasal 142 PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Penjelasan 19 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 1978

• Berlaku mulai 47 tahun yang lalu

Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa (BUUD/KUD)

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Desa Koperasi, UMKM Badan Usaha Milik Desa

Status Peraturan

Mencabut sebagian

Inpres No. 4 Tahun 1973 tentang Unit Desa
Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1973 beserta Lampirannya dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali ketentuan-ketentuan tentang pemberian catur sarana yang pelaksanaannya secara bertahap disesuaikan dengan pelaksanaan pola dan pengembangan BUUD/KUD sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden ini

Download file:

Inpres Nomor 2 Tahun 1978.pdf

Badan Usaha - Unit Desa - Koperasi Unit Desa - BUUD/KUD

1978

Instruksi Presiden (Inpres) NO. 2, jdih.setkab.go.id: 6 hlm.

Instruksi Presiden (Inpres) tentang Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa (BUUD/KUD)

ABSTRAK:

Dalam rangka pelaksanaan program pembangunan nasional untuk peningkatan produksi, penciptaan kesempatan kerja, dan pembagian pendapatan yang adil dan merata, perlu ditumbuhkan dan ditingkatkan peranan dan tanggungjawab masyarakat pedesaan agar mampu mengurusi diri sendiri dan berpartisipasi secara nyata dalam pembangunan desa atas dasar swadaya gotong-royong serta dapat memetik dan menikmati hasil pembangunan guna peningkatan taraf hidupnya.
Dasar hukum Inpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; TAP MPR RI Nomor IV/MPR/1973; UU Nomor 12 Tahun 1967; dan UU Nomor 5 Tahun 1974.
Instruksi ini untuk mengembangkan dan membina Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa di seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan menggunakan ketentuan-ketentuan seperti tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden ini.

CATATAN:

Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 1978.
Dengan berlakunya Instruksi Presiden ini, maka Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1973 beserta Lampirannya dinyatakan tidak berlaku lagi, kecuali ketentuan-ketentuan tentang pemberian catur sarana yang pelaksanaannya secara bertahap disesuaikan dengan pelaksanaan pola dan pengembangan BUUD/KUD sebagaimana tercantum dalam Instruksi Presiden ini.
Lampiran file: 6 hlm.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2025

• Berlaku mulai sebulan yang lalu

Badan Keswadayaan Masyarakat

Abstrak

Desa Badan Usaha Milik Desa

Download file:

Perda Sleman Nomor 1 Tahun 2025.pdf

Badan Keswadayaan Masyarakat-bkm

2025

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, LD.2025/NO.1

Peraturan Daerah (Perda) tentang Badan Keswadayaan Masyarakat

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan: bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan merupakan program Pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pinjaman dana bergulir untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kalurahan; bahwa untuk memberikan kepastian hukum pembinaan dan pengawasan kegiatan pemberdayaan, perlu dilakukan transformasi kelembagaan eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan menjadi Badan Keswadayaan Masyarakat yang kegiatannya menjadi satu kesatuan dalam Lembaga Badan Usaha Milik Kalurahan;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Kelembagaan; Pembentukan BKM Menjadi Usaha atau Unit Usaha BUMKAL; Struktur dan Perangkat Organisasi; Kepengurusan; Pendanaan; Pembinaan, Pengendalian, dan Pelaporan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2025.
Jumlah Halaman: 7 hlm. Penjelasan: 3 hlm.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ponorogo Nomor 1 Tahun 2025

• Berlaku mulai sebulan yang lalu

Badan Usaha Milik Desa

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa

Download file:

2025perdaponorogo001.pdf

bumdes

2025

Peraturan Daerah (Perda) NO. 1, Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2025 Nomor 1

Peraturan Daerah (Perda) tentang Badan Usaha Milik Desa

ABSTRAK:

bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah perlu mendorong perkembangan Badan Usaha Milik Desa
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 12 Tahun 2011, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No 11 Tahun 2020, PP No 43 Tahun 2014, PP No 11 Tahun 2021, Perpres No 87 Tahun 2014, PermendesPDTT No 4 Tahun 2015, Permendagri No 80 Tahun 2015, PermendesPDTT No 3 Tahun 2021, PermendesPDTT No 15 Tahun 2021
Peraturan Daerah untuk menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa serta memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan BUM Desa/BUM Desa Bersama

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2025.
36

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2024

• Berlaku mulai 7 bulan yang lalu

Badan Usaha Milik Desa

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2017

Download file:

1726494455-2024pd3326009.pdf

badan usaha milik desa

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, BD.2024/NO.9

Peraturan Daerah (Perda) tentang Badan Usaha Milik Desa

ABSTRAK:

bahwa Badan Usaha Milik Desa sebagai badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau Bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/ atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Status keberadaan dan kedudukan Badan Usaha Milik Desa sebagai badan hukum sangat strategis dan penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik dan berbagai fungsi lainnya, sehingga dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa dan menjadi pengungkit kemandirian Desa; bahwa guna mengoptimalkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa baik berupa fungsi pelayanan jasa, perdagangan, pengelolaan dana bergulir dan simpan pinjam, dan pengembangan ekonomi lainnya, serta tidak hanya berorientasi pada keuntungan keuangan, tetapi juga berorientasi untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, maka keberadaan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Bersama Desa-Desa yang tersebar hampir di seluruh Desa yang ada di Kabupaten Pekalongan, perlu penyesuaian sebagai sebuah badan hukum sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Badan Usaha Milik Desa; bahwa berdasarkan pertimba.ngan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Desa, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu dicabut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Badan Usaha Milik Desa;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Organisasi dan Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama, Rencana Program Kerja, Kepemilikan, Modal, Aset dan Pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama, Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, Pengadaan Barang dan/atau Jasa, Kerja Sama, Pertanggungjawaban, Pembagian Hasil Usaha, Kerugian, Penghentian Kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, Perpajakan dan Retribusi, Pembinaan dan Pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2024.
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2017 dicabut.
54 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2024

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Badan Usaha Milik Desa

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2016
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2016

Download file:

2024pd3323003.pdf

badan usaha milik desa

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD.2024/NOMOR.3

Peraturan Daerah (Perda) tentang Badan Usaha Milik Desa

ABSTRAK:

bahwa pembangunan perekonomian daerah berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa Badan Usaha Milik Desa sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi daerah perlu diberdayakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim usaha yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi dalam memajukan pembangunan dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi; bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa maka Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pendirian BUM Desa dan BUM Desa Bersama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Organisasi dan Pegawai BUM Desa atau BUM Desa Bersama, Rencana Program Kerja, Kepemilikan, Modal, Aset dan Pinjaman BUM Desa atau BUM Desa Bersama, Unit Usaha BUM Desa atau BUM Desa Bersama, Pengadaan Barang dan/atau Jasa, Kerja Sama, Pertanggungjawaban, Pembagian Hasil Usaha, Kerugian, Penghentian Kegiatan Usaha BUM Desa atau BUM Desa Bersama, Perpajakan dan Retribusi, Pembinaan dan Pengembangan BUM Desa atau BUM Desa Bersama, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2024.
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 3 Tahun 2016 dicabut.
42 hlm

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Badan Usaha Milik Desa

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Tasikmalaya No. 6 Tahun 2016 tentang PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA

Download file:

PERDA NOMOR 2 TAHUN 2024.pdf

BADAN - USAHA - MILIK - DESA

2024

Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, LD Kab Tasikmalaya Tahun 2024 No 2

Peraturan Daerah (Perda) tentang Badan Usaha Milik Desa

ABSTRAK:

Bahwa pengembangan Badan Usaha Milik Desa juga harus memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dan perlu adanya penegasan dan dorongan dari Pemerintah Daerah untuk mengembangkan potensi-potensi ekonomi di Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tabun 2021 perlu dilakukan penyesuaian, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Badan Usaha Milik Desa yang meliputi Ketentuan Umum, Jenis, Tujuan, Prinsip, Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Organisasi dan Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama, Rencana Program Kerja, Modal Serta Aset BUM Desa/BUM Desa Bersama, Pendaftaran dan Pendataan BUM Desa/BUM Desa Bersama, Pembinaan dan Pengembangan, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2024.
26 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2024

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

Badan Usaha Milik Desa

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Grobogan No. 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Download file:

2024pd001.pdf

badan usaha milik desa

2024

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2024/NOMOR.1

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Badan Usaha Milik Desa

ABSTRAK:

bahwa Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu pilar dalam pengembangan masyarakat berperan mewujudkan kesejahteraan Desa sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam rangka memajukan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, menuntut adanya penguatan kelembagaan Badan Usaha Milik Desa melalui kebijakan yang sistematis, terukur, dan terarah guna mewujudkan perencanaan pembangunan perekonomian Desa secara berkelanjutan; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pcdoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2013 lentang Pedoman Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga harus diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu rnenetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama, Organisasi dan Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama, Rencana Program Kerja, Kepemilikan, Modal, Aset dan Oinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama, Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, Pengadaan Barang dan/atau Jasa, Kerja Sama, Pertanggungjawaban, Pembagian Hasil Usaha, Kerugian, Penghentian Kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, Perpajakan dan Retribusi, Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama, Pembinaan dan Pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2024.
Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 13 Tahun 2013 dicabut.
39 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 14 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa

Download file:

2023pd3203014.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Badan Usaha Milik Desa

Abstrak

Badan Usaha Milik Desa

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2016

Download file:

2023pd3322010.pdf

badan usaha milik desa

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2023/NOMOR.10

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Badan Usaha Milik Desa

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli Desa, perlu melakukan pengelolaan usaha, dengan memanfaatkan dan menciptakan nilai tambah aset Desa, mengembangkan investasi, produktivitas perekonomian dan · potensi Desa, menyediakan jasa pelayanan umum guna memenuhi kebutuhan masyarakat, mengelola lumbung pangan Desa dan mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi serta mengembangkan ekosistem ekonomi digital; bahwa agar pengelolaan usaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa; bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama sudah tidak sesuai perkembangan regulasi dan kebutuhan sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Organisasi dan Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama, Program Kerja, Kepemilikan, Modal, Aset dan Pinjaman BUM Desa/BUM Desa Bersama, Unit Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, Pengadaan Barang dan/atau Jasa, Kerja Sama, Pertanggungjawaban, Pembagian Hasil Usaha, Kerugian, Penghentian Kegiatan Usaha BUM Desa/BUM Desa Bersama, Perpajakan dan Retribusi Daerah, Pembinaan, Pengembangan, Evaluasi dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023.
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun 2016 dicabut.
48 hlm

First
Previous
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2023.