Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sabang Nomor 44 Tahun 2014

PETUNJUK OPERASIONAL BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN UNTUK PASIEN RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Walikota ini diatur BAB I Ketentuan Umum, BAB II Ruang Lingkup Pemberian dan Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial untuk Pasien Rujukan Pelayanan Kesehatan Dari Keluarga Miskin, BAB III Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Sabang Nomor 44 Tahun 2014 tentang PETUNJUK OPERASIONAL BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN UNTUK PASIEN RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

T.E.U.

Indonesia, Kota Sabang

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Sabang

Tanggal Penetapan

30 Desember 2014

Tanggal Pengundangan

30 Desember 2014

Tanggal Berlaku

01 Januari 2015

Sumber

Berita Daerah

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - KESEHATAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Sabang

Bidang

Halaman ini telah diakses 627 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Nomor 44 Tahun 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PETUNJUK OPERASIONAL BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN UNTUK PASIEN RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DARI KELUARGA TIDAK MAMPU
2014
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 44, Berita Daerah
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN UNTUK PASIEN RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DARI KELUARGA TIDAK MAMPU
ABSTRAK:	Bahwa dalam rangka membantu keluarga pasien tidak mampu memiliki rujukan pelayanan kesehatan dari dokter rmah sakit di Kota Sabang, perlu memberikan bantuan sosial dari rekening bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan untuk keluarga pasien rujukan pelayanan kesehatan Bahwa untuk kelancaran pemberian bantuan sosial dari rekening bantuan sosial dari rekening batuan sosial yang tidak dapat direncanakan untuk keluarga pasien rujukan pelayana kesehatan, di pandang perlu menetapkan petunjuk opersional bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan untuk pasien rujukan pelayana kesehatan dari keluarga tidak mampu. UU No. 10 Tahun 1965; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No 11 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; UU N. 23 Tahun 2014; PP No 105 Tahun 2000; PP No. 101 Tahun 2012; Perpres No. 12 Tahun 2013; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 32 TAHUN 2011; PERMENKES No. 326/MENKES/SK/I/2013; Peraturan Gubernur Aceh No. 56 Tahun 2011. Dalam Peraturan Walikota ini diatur BAB I Ketentuan Umum, BAB II Ruang Lingkup Pemberian dan Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial untuk Pasien Rujukan Pelayanan Kesehatan Dari Keluarga Miskin, BAB III Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015. 6

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521