Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Nomor 38 Tahun 2013

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III HIBAH BAB IV BANTUAN SOSIAL BAB V MONITORING DAN EVALUASI BAB VI SANKSI BAB VII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Nomor 38 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Muna

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Raha

Tanggal Penetapan

31 Desember 2013

Tanggal Pengundangan

31 Desember 2013

Tanggal Berlaku

Sumber

BD. 2013 /No. 38, LL 33 HLM

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Muna

Bidang

Halaman ini telah diakses 426 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Muna No. 38 Tahun 2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEDOMAN
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD. 2013 /No. 38, LL 33 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna
ABSTRAK:	a . b a. hwa dalam rangka t.ertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial di Kabupaten Muna yang ber surnber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten M una , perlu disusun pedoman pemberiannya : b. bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagairnana dirnaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna tentang Pedoman Pemberian · Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan . Belarija Daerah Kabupaten Muna; 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia T ahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran N egara Republik Indonesia N o mor 1822 ); 2 . U ndang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Ke masyarakatan (Le mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 N omor 44 , Tarnbah an Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298) ; 3 . U ndang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 te ntang Keuangan Negara ( Le mbaran N egara Rcpublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 , Tambahan Le mbaran N egara Republik Indonesia Nomor 4286 ); 4 . U ndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan N egara ( Lembaran Negara Republik Indo n esia Tahun 2004 N omor 5 , Tambahan Lernbaran Nega r a R epublik Indonesia Nomor 435 5) ; 5 . Undang-Und a ng Nomor 32 Tahun 2004 te ntan g Pe merintah an Daerah ( Lc mbaran Neg ara Republik Indones i a Tahu n 2004 Nomor 1 25 , Tambahan Lernbaran Negara Republik Ind o n es i a Nomor 4437) sebagaimana te l ah diubah beberapa kali , t e r akhir dengan Undan g- Undang Nomor 1 2 Tahun 2008 te ntang Perubahan Ke dua atas U ndang - Undang Nomor 32 Talrun 2004 te ntang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Neg ara Republ i k Indones i a Tahun 2008 N omor 59, Tambahan Lernbaran N egara Repub li k I nd o nesia Nomor 4844 ); 6 . U ndan g-Undang Nornor 33 T a hun 2004 tentang Perimbangan K euangan antara Peme rintah Pusat dan Perne rintaha n Daerah (Le mbaran Negara ,/ Repub lik I ndonesia T ahun 2004 N omor 1 26, Tambahan Lernb aran / / Negara Republik Indones i a N omor 4438) 7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) ; 8 . Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahurt 2009 tentang :Keseja.htera.a.n Sbsial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Reublik Indonesia Nomor 5234); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indones i a Nomor 4577) ; 12 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Ke uangan Dae rah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No mor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45 78); 13. Peraturan Pernerintah No mor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pe merintah , Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik I ndonesia Tahun 2007 N omor 82, T ambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Norno r 4737 ); 14 . Peraturan · Peme rintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Org anisasi Pe rangkat Dae r ah ( Le rnbaran Negara Republik I ndon esia Tahun 2007 N omor 89 , Tambahan Lembaran N egara Republik Indonesia Nomor 474 1); 1 5 . Peraturan Peme rintah Nomor 71 T ahun 2010 tentang Standar Akuntansi ' Pemerintahan 'Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 23 , T ambahan Lembaran Negara Republik Indon esia Nomor 5165); 1 6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pe n g adaan Pinjarnan Luar Negeri dan Pe n erimaan Hi bah (Lembaran Neg ara Republik Ind o nesia Tahun 2011 Nomor 23 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202); 1 7 . Pe raturan Presiden No mor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Bara ng/J asa Pemerintah sebagaimana t elah diubah beberapa kali, terakhir dengan P eraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas P eraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pe ngadaan Barang /Ja sa Pemerintah ; BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP BAB III HIBAH BAB IV BANTUAN SOSIAL BAB V MONITORING DAN EVALUASI BAB VI SANKSI BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . 33

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521