Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 12 Tahun 2014

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III HIBAH BAB IV BANTUAN SOSIAL BAB V MONITORING DAN EVALUASI BAB VI KETENTUAN PERALIHAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kolaka Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kolaka

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Kolaka

Tanggal Penetapan

20 Januari 2014

Tanggal Pengundangan

20 Januari 2014

Tanggal Berlaku

20 Januari 2014

Sumber

BD.2014/No.12

Subjek

PIUTANG, UTANG, DAN HIBAH NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kolaka

Bidang

Halaman ini telah diakses 485 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kolaka No.12 Tahun 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

tata - cara
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 12, BD.2014/No.12
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat ( 1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012, dan terwujudnya tertib administrasi, akuntabilitas dan transfaransi pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial, perlu disusun Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka; 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (LN RI Tahun 1959 Nomor 74, TLN RI Nomor 1822); 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang Organisasi Kemasyarakatan (LN RI Tahun 1985 Nomor 44, TLN RI Nomor 3298); 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (LN RI Tahun 2003 Nomor 47,TLN RI Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 5, TLN RI Nomor 4355); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Perneriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (LN RI Tahun 2004 Nomor 66, TLN RI Nomor 4400); 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pernerintahan Daerah sebagaimana telah dirubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2001 ten tang Pernerintah Daerah (LN RI Tahun 2008 Nomor 59, TLN RI Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (LN RI Tahun 2004 Nomor 126, TLN RI Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (LN RI Tahun 2004 Nomor 150, TLN RI Nomor 4456); 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, tentang Penanggulangan Bencana (LN RI Tahun 2009 Nomor 66, TLN RI Nomor 4723); 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, tentang Kesejahteraan Sosial (LN RI Tahun 2009 Nomor 12, TLN RI Nomor 4967); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (LN RI Tahun 2012 Nomor 82, TLN RI Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, tcntang Pengelolaan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (LN RI Tahun 2000 Nomor 202, TLN RI Nomor 4022); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistcm Informasi Keuangan Daerah (LN RI Tahun 2005 Nomor I 38, TLN RI Nomor 4577); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tcntang Pengelolaan Keuangan Daerah (LN RI Tahun 2005 Nomor 140. TLN RI Nomor 4578); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pclaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LN RI Tahun 2006 Nomor 25, TLN RI Nomor 4614); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pcmbagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (LN RI Tahun 2007 Nomor 82, TLN RI Nomor 4737); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (LN RI Tahun 2007 Nomor 89, TLN RI Nomor 4741); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (LN RI Tahun 2010 Nomor 123, TLN RI Nomor 5165); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (LN RI Tahun 2011 Nomor 23, TLN RI Nomor 5202); 17. Peraturan Pemcrintah Nomor 2 Tahun 2012 ten tang Hi bah Daerah (LN RI Tahun 2012 Nomor 5, TLN RI Nomor 5272); 18. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/ J asa Pemerin tah; 19. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pcrubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ten tang Pengadaan Barang/ J asa Pemerin tah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2000 tcntang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedu a alas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tcntang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310); 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tcntang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Dae rah; 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 20 I I ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bcr su mbcr dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Serita Negara RI Tahun 2011 Nomor 450); 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hi bah dan Bantu an Sosial yang bersurnber dari Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 ten tang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tcntang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 32); 26. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009, tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten; 27. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2010, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sadan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka; 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 8 Tahun 2011, tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP BAB III HIBAH BAB IV BANTUAN SOSIAL BAB V MONITORING DAN EVALUASI BAB VI KETENTUAN PERALIHAN BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2014. 68 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 12 Tahun 2014

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Kolaka

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT