Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 7 Tahun 2015

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Yang Berasal Dari Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Sasaran penerima Bantuan Sosial; Pembentukan Kelompok; Penggantian RTS; Pencairan, Penyaluran dan Pemanfaatan bantuan; Pelaporan Pemanfaatan bantuan; Fasilitasi;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Yang Berasal Dari Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bantul

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Bantul

Tanggal Penetapan

04 Februari 2015

Tanggal Pengundangan

04 Februari 2015

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2015/NO.7

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bantul

Bidang

Halaman ini telah diakses 760 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Bantul No. 7 Tahun 2015 ttg Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Yang Berasal Dari Bantuan Keuangan Khusus Pemda DIY Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Bantul TA 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Bantul No. 44 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul No. 7 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Yang Berasal Dari Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015

BANTUAN-KEUANGAN-KHUSUS-PENGENTASAN-KEMISKINAN
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 7, BD.2015/NO.7
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Yang Berasal Dari Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:	Dasar Pertimbangan: bahwa dalam upaya pengentasan kemiskinan, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan program pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat miskin melalui bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah Kabupaten Bantul; bahwa bantuan keuangan khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditempatkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bantul dalam bentuk bantuan sosial; bahwa agar pelaksanaan bantuan sosial dari bantuan keuangan khusus Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan tertib administrasi keuangan, perlu diatur petunjuk teknis pencairan dan penyalurannya; Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2014; Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 341/KEP/2014; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2014; Peraturan Bupati Bantul Nomor 79 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 36.2 Tahun 2013; Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2014; Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2014; Materi Pokok: Sasaran penerima Bantuan Sosial; Pembentukan Kelompok; Penggantian RTS; Pencairan, Penyaluran dan Pemanfaatan bantuan; Pelaporan Pemanfaatan bantuan; Fasilitasi;
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal . Jumlah Halaman: 8 HLM, Lampiran: 5 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521