PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG KEWAJIBAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KEEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN OLEH PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 19, BD.KOTAMOBAGU2017/NO.19
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEWAJIBAN KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN PERIZINAN OLEH PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU
ABSTRAK: |
- bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program Negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat;
- UU No. 7 Tahun 1981, UU No. 13 Tahun 2003, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 4 Tahun 2007, UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 24 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 85 Tahun 2013, PP 86 Tahun 2013, PP No. 12 Tahun 2013, Perpres No. 12 Tahun 2013, Perpres No. 111 Tahun 2013, Pergub Sulawesi Utara No. 3 Tahun 2016
- Peraturan Walikota ini mengatur tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Tujuan dan Sasaran
3. Kepesertaan BPJS Kesehatan dalam Pemberian Pelayanan Perizinan
4. Sanksi Administratif
5. Pengawasan dan Pemeriksaan
6. Ketentuan Peralihan
7. Ketentuan Penutup
|
CATATAN: |
- Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2017.
- 8
|