Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 7 Tahun 2011

Prosedur dan Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Walikota Tentang Prosedur dan Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Uraian;Bantuan Sosial;Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Prosedur dan Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

T.E.U.

Indonesia, Kota Banjarbaru

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Banjarbaru

Tanggal Penetapan

01 Februari 2011

Tanggal Pengundangan

02 Februari 2011

Tanggal Berlaku

02 Februari 2011

Sumber

BD.2011/No.7

Subjek

PIUTANG, UTANG, DAN HIBAH NEGARA / DAERAH - BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA / KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Banjarbaru

Bidang

Halaman ini telah diakses 491 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PW7-2011 edit searchable.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah;Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial, dan Penanggulangan Bencana
2011
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7, BD.2011/No.7
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Prosedur dan Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:	hohwa batlasarkan Peraturan Mental 17alam Ncgcn Namur 59 Tabun 2007 !eluting Peruhahan Alas Per.nuran Nlenteri ()atm° Negeri Namur 13 Tatum 2906 tentang Petkamin Pcngclolaan Keuangan Daerah. Isebnja hibah digunakan untuk nivitgainggarkan panbcrian hilsah dalam bcntuk uang, batting dan'atau jasa kepada pemeriniah area pcincrintah daerah lainnya. penasahaan diterah. massarakat Jan organisasi kentasynrakatan yang SeatIll spcsifik tetah ditcrapkan pemntukarinsa. dun hclanja hanivan soda! digunakan untuk meneanggarkan pcinticeian tonna(' yang hersilai aortal kcnias>arakakui dalamtwntukuang darratau hanuig kepailit kekimpoLanggota inasyaraktit. dan panai politik:ludiwa berdaturkan peninitiongan schagainiana dirrutksud dal= hunt a di ISLIS penu mengatur prosedui 'Lan tam can pengelolaan hclanja hibah 'Jan belanja hantuan sostul di ling)tungan Peincrintah Kota Hanjarbarti dengan Peraturan 1A'alikiiia kndangillndang Nomor 9 Tabun 1999;Undang-Undang Nornor 28 1 ahun 1999;Undang-llnitang Nomor 17 Tabun 2003;(inking-lindang Norm- 1 Tabun 2004;I ndangitindang Nmnor 15 Vahan 2004;Andang.1 ndang Nornor 32 fah= 2004;Vtalanjol /Mang Nomor 33 I shun 2004;Pentium Penienntah Norrum 58 lahun 2005;1/crawl-an Penierintah Nomor 38 Wiwi 2007;Penult= Memeri 1.7altun Negeri Nomor 13 I alum 2006;Pcraturan Daerab Kota Ranjarbaru Nomor 2 Kahan 2007;Pcmiunm Dacrah Kota klanjarlxini Nomor II Tabun 2001I Peraturan Walikota Tentang Prosedur dan Tata Cara Pengelolaan Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru Dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Uraian;Bantuan Sosial;Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2011. 7 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521