Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 37 Tahun 2017

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Sasaran program rehabilitasi RTLH adalah masyarakat berpenghasilan rendah/keluarga miskin/tidak mampu yang bertempat tinggal tetap dan memiliki identitas kartu tanda penduduk Kota Pasuruan yang belum pernah mendapatkan bantuan sejenis. Rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial dengan kondisi sebagai berikut: a. tidak permanen dan/atau rusak; b. dinding dan atap sudah rusak atau dibuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk sehingga membahayakan dan mengganggu keselamatan penghuninya; c. lantai tanah/semen dalam kondisi rusak; dan d. diutamakan rumah yang tidak memiliki fasilitas kamar, kamar mandi, cuci, dan kakus.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 37 Tahun 2017 tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

T.E.U.

Indonesia, Kota Pasuruan

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Pasuruan

Tanggal Penetapan

10 Oktober 2017

Tanggal Pengundangan

10 Oktober 2017

Tanggal Berlaku

10 Oktober 2017

Sumber

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 37

Subjek

BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA/KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Pasuruan

Bidang

Halaman ini telah diakses 433 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perwa.37-2017.Juknis. Pemberian Bansos. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana

2017

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 37, BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2017 NOMOR 37

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka pengentasan kemiskinan dan guna melindungi masyarakat berpenghasilan rendah dari kemungkinan resiko, perlu adanya pemenuhan salah satu dari kebutuhan dasar berupa rumah layak huni; b. bahwa guna mewujudkan rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilaksanakan pemberian bantuan sosial rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dengan membentuk petunjuk teknis pelaksanaannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541); 4. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2015 tentang tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11); 5. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 47 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 35).
Sasaran program rehabilitasi RTLH adalah masyarakat berpenghasilan rendah/keluarga miskin/tidak mampu yang bertempat tinggal tetap dan memiliki identitas kartu tanda penduduk Kota Pasuruan yang belum pernah mendapatkan bantuan sejenis. Rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial dengan kondisi sebagai berikut: a. tidak permanen dan/atau rusak; b. dinding dan atap sudah rusak atau dibuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk sehingga membahayakan dan mengganggu keselamatan penghuninya; c. lantai tanah/semen dalam kondisi rusak; dan d. diutamakan rumah yang tidak memiliki fasilitas kamar, kamar mandi, cuci, dan kakus.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2017.
10 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 37 Tahun 2017

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT