Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 46 Tahun 2023

Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Lombok Barat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Perbup ini diatur tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Lombok Barat. Tujuannya guna terselenggaranya Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Penerima Upah, Bukan Penerima Upah dan Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara untuk mendapatkan perlindungan dan kenyamanan dalam bekerja dalam mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja. Hal pokok yang diatur: 1. Kepesertaan 2. Tata Cara Pelaksanaan 3. Kewajiban Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam Pemberian Pelayanan Perizinan 4. Program Jaminan Soisial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan 5. Pembinaan 6. Sanksi Administratif

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 46 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Lombok Barat

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lombok Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Gerung

Tanggal Penetapan

05 September 2023

Tanggal Pengundangan

05 September 2023

Tanggal Berlaku

05 September 2023

Sumber

BD 2023 (46) : 11 hlm

Subjek

KETENAGAKERJAAN - KESEJAHTERAAN RAKYAT, KESEJAHTERAAN SOSIAL

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 13 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Lombok Barat Nomor 46 Tahun 2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

JAMINAN SOSIAL - KETENAGAKERJAAN - PROGRAM

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD 2023 (46) : 11 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Lombok Barat

ABSTRAK:

a. bahwa program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan program perlindungan dasar bagi seluruh tenaga kerja dan keluarganya, yang memberikan kepastian hukum, perlindungan dan manfaat bagi seluruh tenaga kerja, sehingga perlu dilakukan secara lebih menyeluruh dan terpadu; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, setiap orang termasuk orag asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Lombok Barat;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 7 Tahun 1981; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2011; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 14 Tahun 1993 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 84 Tahun 2013; PP No. 39 Tahun Tahun 2007; PP No. 85 Tahun Tahun 2013; PP No. 86 Tahun Tahun 2013; 44 Tahun Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 82 Tahun 2019; PP No. 45 Tahun 2015; PP No. 46 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 60 Tahun 2015; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 7 Tahun 2021; PP No. 36 Tahun 2021; PP No. 37 Tahun 2021; Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2010; Peraturan Presiden No. 109 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 29 Tahun 2015; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 4 Tahun 2 018; Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 5 Tahun 2021; Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 4 Tahun 2022; Peraturan Gubernur No. 51 Tahun 2020; Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2020;
Dalam Perbup ini diatur tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Lombok Barat. Tujuannya guna terselenggaranya Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Penerima Upah, Bukan Penerima Upah dan Pegawai Pemerintah Non Aparatur Sipil Negara untuk mendapatkan perlindungan dan kenyamanan dalam bekerja dalam mewujudkan kesejahteraan bagi pekerja. Hal pokok yang diatur: 1. Kepesertaan 2. Tata Cara Pelaksanaan 3. Kewajiban Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dalam Pemberian Pelayanan Perizinan 4. Program Jaminan Soisial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan 5. Pembinaan 6. Sanksi Administratif

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2023.
26 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 46 Tahun 2023

Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kabupaten Lombok Barat

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT