Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 5 Tahun 2011

Tata Cara Pemberian Dana Bantuan Sosial

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pengaturan pemberian dana dari anggaran belanja bantuan sosial meliputi: 2 a Belanja Bantuan Sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan; b Belanja Bantuan sosial Pendidikan; c Belanja Bantuan sosial Keagamaan; d Belanja Bantuan Sosial Tempat Peribadatan; e Belanja Bantuan Sosial kepada Partai Politik; f Belanja Bantuan sosial lainnya;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Dana Bantuan Sosial

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Mamuju

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Mamuju

Tanggal Penetapan

01 April 2011

Tanggal Pengundangan

01 April 2011

Tanggal Berlaku

01 Januari 2011

Sumber

TBD/No.33

Subjek

BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA/KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Mamuju

Bidang

Halaman ini telah diakses 330 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup No 5 t2011 Bantuan sosial.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TATA-CARA-PEMBERIAN-DANA-BANTUAN-SOSIAL

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, TBD/No.33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Dana Bantuan Sosial

ABSTRAK:

a. bahwa Bantuan Sosial sebagai salah satu jenis dari kelompok belanja tidak langsung, dianggarkan dalam APBD setiap tahun anggaran yang ditujukan untuk memberikan bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada Kelompok/anggota masyarakat; b. bahwa upaya pemberian bantuan sosial sangat bergantung dari kemampuan keuangan daerah, maka perlu mengatur mengenai ruang lingkup, tata cara pemberian bantuan dan penetapan besaran bantuan yang dapat diberikan kepada penerima bantuan; c. bahwa penetapan pemberian bantuan sosial harus dilakukan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat bagi pemerintah daerah dan harus memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan DaerahDaerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 6. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Pengaturan pemberian dana dari anggaran belanja bantuan sosial meliputi: 2 a Belanja Bantuan Sosial kepada organisasi sosial kemasyarakatan; b Belanja Bantuan sosial Pendidikan; c Belanja Bantuan sosial Keagamaan; d Belanja Bantuan Sosial Tempat Peribadatan; e Belanja Bantuan Sosial kepada Partai Politik; f Belanja Bantuan sosial lainnya;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
10 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521