Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok No. 27 Tahun 2016

Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Walikota ini mengatur tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Ketentuan Dasar Bantuan Sosial; 3. Tata Cara Pembuatan, Pengajuan dan Seleksi Proposal Bantuan Sosial; 4. Penganggaran Bantuan Sosial; 5. Pencairan Bantuan Sosial; 6. Pertanggungjawaban Bantuan Sosial; 7. Monitoring dan Evaluasi; 8. Pembiayaan; 9. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Depok Nomor 27 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial

T.E.U.

Indonesia, Kota Depok

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Depok

Tanggal Penetapan

19 Mei 2016

Tanggal Pengundangan

19 Mei 2016

Tanggal Berlaku

19 Mei 2016

Sumber

BD 2016/27

Subjek

APBD - PIUTANG, UTANG, DAN HIBAH NEGARA / DAERAH - BANTUAN, SUMBANGAN, BENCANA / KEBENCANAAN, DAN PENANGGULANGAN BENCANA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Depok

Bidang

Halaman ini telah diakses 1061 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERWAL-27-TAHUN-2016.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN SOSIAL
2016
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 27, BD 2016/27
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial
ABSTRAK:	Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban bantuan sosial telah ditetapkan Perwali Depok No. 40 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perwali Depok No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Perwali No. 40 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial. Dengan terbitnya Permendagri No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, maka Perwali tersebut, perlu dilakukan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Perwali tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial. UU No. 15 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 32 Tahun 2011; Perda Kota Depok No. 8 Tahun 2008. Dalam Peraturan Walikota ini mengatur tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Ketentuan Dasar Bantuan Sosial; 3. Tata Cara Pembuatan, Pengajuan dan Seleksi Proposal Bantuan Sosial; 4. Penganggaran Bantuan Sosial; 5. Pencairan Bantuan Sosial; 6. Pertanggungjawaban Bantuan Sosial; 7. Monitoring dan Evaluasi; 8. Pembiayaan; 9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2016. Perwali Depok No. 40 Tahun 2011; Perwali Depok No. 28 Tahun 2012; Perwali Depok No. 24 Tahun 2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku 32 halaman (lampiran 6 halaman)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok No. 27 Tahun 2016

Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Sosial

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT