Perekonomian Nasional
Subbidang Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi: 1) pengembangan industri medium-high technology, 2) penguatan produktivitas industri padat karya terampil, 3) peningkatan produktivitas UMKM dan koperasi, 4) pengembangan ekonomi biru indonesia sebagai sumber pertumbuhan baru, 5) pembangunan destinasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan, 6) penguatan ekosistem ekonomi kreatif berbasis kekayaan budaya dan intelektual, 7) peningkatan kontribusi IPTEK dan inovasi dalam pembangunan nasional, dan 8) produktivitas tenaga kerja. Subbidang Transformasi Digital: 1) penguatan pondasi utama transformasi digital, 2) digitalisasi sektor ekonomi dan sektor strategis, 3) penguatan faktor pendukung dan akselerator transformasi digital, dan 4) pemerintah digital. Subbidang Integrasi Ekonomi Domestik dan Global: 1) pengembangan pusat pertumbuhan terintegrasi, 2) optimalisasi backbone integrasi ekonomi, 3) perkuatan sistem logistik nasional, 4) peningkatan investasi untuk integrasi ekonomi domestik dan global, dan 5) peningkatan perdagangan domestik, antarwilayah, dan ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global. Subbidang Stabilitas Makro: 1) optimalisasi pendapatan negara, 2) optimalisasi belanja negara, 3) perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan, 4) pengendalian inflasi, 5) stabilitas sistem keuangan, dan 6) penguatan ekonomi dan keuangan syariah.

Peraturan Perundang-undangan Pusat

Undang-undang (UU)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

Peraturan Pemerintah (PP)

Peraturan Presiden (Perpres)

Keputusan Presiden (Keppres)

Instruksi Presiden (Inpres)

Peraturan Kementerian / Lembaga

Peraturan Menteri Dalam Negeri

Peraturan Menteri Keuangan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM

Peraturan Menteri Pertahanan

Peraturan Menteri Perhubungan

Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara

Keputusan Menteri Keuangan

  • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 456/KMK.04/2002

    Tentang Perpanjangan Jangka Waktu Impor Mesin, Barang, dan Bahan yang Mendapatkan Fasilitas Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.01/2000 tentang Keringanan Bea Masuk atas Impor Mesin, Barang dan Bahan, dalam Rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa

  • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 28/KMK.05/2001

    Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.05/2000 Tentanng Keringan Bea Masuk atas Impor Mesin, Barang dan Bahan, dalam Rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa

  • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 135/KMK.05/2000

    Tentang Keringanan Bea Masuk atas Impor Mesin, Barang dan Bahan dalam Rangka Pembangunan/Pengembangan Industri/Industri Jasa

Peraturan Menteri Perdagangan

Peraturan Menteri Perindustrian

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Peraturan Bank Indonesia

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional

Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Keputusan Menteri Dalam Negeri

Peraturan Menteri Kesehatan

Surat Edaran Menteri Kesehatan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Peraturan Perundang-undangan Daerah

Peraturan Daerah (Perda)

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua (Perdasus Papua)

Peraturan Gubernur (Pergub)

Peraturan Bupati (Perbup)

Peraturan Walikota (Perwali)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan