Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2015
Petunjuk Pelaksanaan Pinjaman Modal Ketahanan Pangan kepada Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan melalui Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan
MATERI POKOK PERATURAN
AbstrakPeraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pinjaman modal, plafond pinjaman, jangka waktu dan bunga pinjaman, persyaratan dan prosedur pengajuan pinjaman modal, kewajiban peminjam, pengembalian kredit ketahanan pangan, penanganan pinjaman bermasalah, pembebasan pembayaran, tim teknis, sanksi administratif, ketentuan peralihan.
METADATA PERATURAN
Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pinjaman Modal Ketahanan Pangan kepada Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Bidang Pertanian, Peternakan, dan Perikanan melalui Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pekalongan
T.E.U.
Indonesia, Kota Pekalongan
Nomor
1
Bentuk
Peraturan Walikota (Perwali)
Bentuk Singkat
Perwali
Tahun
2015
Tempat Penetapan
Pekalongan
Tanggal Penetapan
02 Januari 2015
Tanggal Pengundangan
02 Januari 2015
Tanggal Berlaku
02 Januari 2015
Sumber
BD.2015/NO.1
Subjek
STANDAR / PEDOMAN
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kota Pekalongan
Bidang
Halaman ini telah diakses 227 kali
UJI MATERI
Belum Tersedia
FILE-FILE PERATURAN
STATUS PERATURAN
Mencabut :
-
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2012
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
KONTAK
- Sekretariat Website JDIH BPK
- Ditama Binbangkum - BPK
- Jalan Gatot Subroto 31
- Jakarta Pusat, 10210
- Telp (021) 25549000 ext. 1521
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan
Badan Pemeriksa Keuangan