Peraturan Daerah (PERDA) Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2011

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Wewenang dan Tugas Pemerintah Daerah; Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Kriteria; Iklim Usaha; Perlindungan, Pendampingan, dan Pengembangan; Kemitraan; Pembiayaan dan Penjaminan; Kompetensi Inti Daerah; Program Griya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Insentif; Pemantauan dan Evaluasi; Sanksi; Ketentuan Penutup;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

T.E.U.

Indonesia, Kota Yogyakarta

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Yogyakarta

Tanggal Penetapan

25 Agustus 2011

Tanggal Pengundangan

25 Agustus 2011

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2011/NO.4

Subjek

PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Yogyakarta

Bidang

Halaman ini telah diakses 1497 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2011 ttg Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

usaha-mikro-kecil-menengah
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2011/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
ABSTRAK:	Dasar Pertimbangan: bahwa pembangunan perekonomian Indonesia dalam rangka perwujudan masyarakat yang adil dan makmur disusun atas demokrasi ekonomi yang berkeadilan sosial dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah, maka Daerah berwenang melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta menciptakan pelaku usaha baru; bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ekonomi rakyat memiliki peran penting dalam menopang perekonomian daerah sehingga diperlukan adanya pemberdayaan secara menyeluruh, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim usaha yang kondusif, perlindungan, dan pengembangan usaha, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat; bahwa dalam rangka mengahadapi persaingan usaha dalam era globalisasi dan teknologi sekarang ini dibutuhkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang mampu bersaing dan mengikuti kemajuan pengetahuan dan teknologi yang berbasis pada keunggulan daerah; Dasar Hukum Peraturan: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998; . Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 127 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002; Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007; . Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2009; Materi Pokok: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Wewenang dan Tugas Pemerintah Daerah; Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Kriteria; Iklim Usaha; Perlindungan, Pendampingan, dan Pengembangan; Kemitraan; Pembiayaan dan Penjaminan; Kompetensi Inti Daerah; Program Griya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Insentif; Pemantauan dan Evaluasi; Sanksi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . Jumlah Halaman: 19 hlm. Penjelasan: 8 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521