Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing; Memperhatikan secara sungguh-sungguh Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional sebagaimana terlampir dalam Instruksi Presiden ini sebagai acuan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional

T.E.U.

Indonesia, Pemerintah Pusat

Nomor

Bentuk

Instruksi Presiden (Inpres)

Bentuk Singkat

Inpres

Tahun

2000

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

19 Desember 2000

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

19 Desember 2000

Sumber

https://jdih.setkab.go.id :3

Subjek

KELUARGA, PERLINDUNGAN ANAK, PEREMPUAN / WANITA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Pusat

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 3692 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

INPRES NO 9 TH 2000.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENGARUSUTAMAAN gender - pembangunan
2000
Instruksi Presiden (Inpres) NO. 9, https://jdih.setkab.go.id :3
Instruksi Presiden (Inpres) TENTANG Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional
ABSTRAK:	Bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional; Dasar Hukum Instruksi Presiden ini adalah : Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 1945; Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984; Undang-undangan Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undangan Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undangan Nomor 25 Tahun 2000 Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing; Memperhatikan secara sungguh-sungguh Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional sebagaimana terlampir dalam Instruksi Presiden ini sebagai acuan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender;
CATATAN:	Instruksi Presiden (Inpres) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2000.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521