Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2022

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL, PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN , SASARAN DAN RUANG LINGKUP BAB III ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL BAB IV PENGEMBANGAN POTENSI DAN PELUANG PENANAMAN MODAL DI DAERAH ] BAB V PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL BAB VI JENIS PELAYANAN BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL BAB VIII PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI BAB IX PENGAWASAN BAB X PENYELESAIAN SENGKETA BAB XI PENDANAAN BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN BAB XV KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2022 tentang PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL, PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Wajo

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Sengkang

Tanggal Penetapan

27 Desember 2022

Tanggal Pengundangan

27 Desember 2022

Tanggal Berlaku

27 Desember 2022

Sumber

LD Kab. Wajo 2022 No. 6/TLD No.151

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Wajo

Bidang

Halaman ini telah diakses 115 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA_NOMOR_6_TAHUN_2022_TENTANG_P2MPIKI.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

PENYELENGGARAAN-PENANAMAN-MODAL-PEMBERIAN-INSENTIF-DAN-KEMUDAHAN-INVESTASI

2022

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD Kab. Wajo 2022 No. 6/TLD No.151

Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL, PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan berlandaskan pada demokrasi ekonomi; b. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor penggerak perekonomian daerah, pembiayaan pembangunan daerah dan penciptaan lapangan kerja, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, sehingga perlu diwujudkan kemudahan pelayanan dan iklim penanaman modal yang kondusif dan promotif berdasarkan ekonomi kerakyatan, yang mendorong usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi untuk meningkatkan realisasi penanaman modal; c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sehingga perlu diganti; d. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasidi Daerah, pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor diatur dengan peraturan daerah; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi.
Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 25 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020; UU Nomor 23 Tahun 2014- sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 1 Tahun 2022; PP Nomor 24 Tahun 2019; Perda Prov. Sulsel Nomor 3 Tahun 2021.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN , SASARAN DAN RUANG LINGKUP BAB III ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL BAB IV PENGEMBANGAN POTENSI DAN PELUANG PENANAMAN MODAL DI DAERAH ] BAB V PENYELENGGARAAN URUSAN PENANAMAN MODAL BAB VI JENIS PELAYANAN BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL BAB VIII PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI BAB IX PENGAWASAN BAB X PENYELESAIAN SENGKETA BAB XI PENDANAAN BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN BAB XV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
Perda Kab. Wajo Nomor 8 Tahun 2015 dan Perda Kab. Wajo Nomor 7 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
XV Bab, 54 Pasal (33 Hlm.) dan 10 Hlm. penjelasan.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2022

PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL, PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT