Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2018

Standar Pelayanan Perizinan Menuju Kabupaten Ramah Investasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati ini memuat tentang ketentuan umum, asas maksud dan tujuan, ruang lingkup, sasaran pelayanan, standar pelayanan, pelaksanaan, tata cara pelayanan, penandatanganan perizinan dan/atau non perizinan, salinan dan legalisasi perizinan, pembatalan izin, maklumat pelayanan publik, survey kepuasan masyakarat, pembinaan dan pengawasan, pengaduan masyarakat, dan ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Perizinan Menuju Kabupaten Ramah Investasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Banjarnegara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Banjarnegara

Tanggal Penetapan

30 Mei 2018

Tanggal Pengundangan

30 Mei 2018

Tanggal Berlaku

30 Mei 2018

Sumber

BD.2018/NO.32

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

Bidang

Halaman ini telah diakses 308 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

BD 32 (PERBUB STANDAR PELAYANAN PERIZINAN MENUJU KABUPATEN RAMAH INVESTASI).pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

standar-pelayanan-perizinan
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2018/NO.32
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Standar Pelayanan Perizinan Menuju Kabupaten Ramah Investasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:	bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, dimana daerah kabupaten/kota dituntut untuk meningkatkan menciptakan iklim investasi dan penanaman modal yang kondusif serta memberikan kemudahan berusaha guna pembangunan perekonomian daerah; b. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara, dimana dalam pelaksanaannya perlu menetapkan Standar Pelayanan Perizinan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Perizinan Menuju Kabupaten Ramah Investasi Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 ; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 ; Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 ; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2013 ; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 ; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2013; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 76 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 34 Tahun 2017. Peraturan Bupati ini memuat tentang ketentuan umum, asas maksud dan tujuan, ruang lingkup, sasaran pelayanan, standar pelayanan, pelaksanaan, tata cara pelayanan, penandatanganan perizinan dan/atau non perizinan, salinan dan legalisasi perizinan, pembatalan izin, maklumat pelayanan publik, survey kepuasan masyakarat, pembinaan dan pengawasan, pengaduan masyarakat, dan ketentuan penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2018. 11 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2018

Standar Pelayanan Perizinan Menuju Kabupaten Ramah Investasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjarnegara

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT