Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangli No. 7 Tahun 2017

Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Ketentuan Umum 2. Ketentuan Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah 3. Kewenangan Pemberian IUI Kecil dan Menengah 4. Tata Cara Pemberian IUI Kecil dan Menengah 5. Penolakan/Penundaan IUI Tanpa Persetujuan Prinsip 6. Laporan Industri 7. Pembinaan dan Pengawasan 8. Ketentuan Penyidikan 9. Ketentuan Pidana 10. Penunjukan Pejabat Penerbit IUI 11. Ketentuan Peralihan 12. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangli Nomor 7 Tahun 2017 tentang Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bangli

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2017

Tempat Penetapan

Bangli

Tanggal Penetapan

31 Juli 2017

Tanggal Pengundangan

04 Agustus 2017

Tanggal Berlaku

04 Agustus 2017

Sumber

LD.2017/NO.7

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bangli

Bidang

Halaman ini telah diakses 1084 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 7 TAHUN 2017 TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH.doc

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

IZIN USAHA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

2017

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2017/NO.7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah

ABSTRAK:

bahwa sektor Industri merupakan salah satu sektor kehidupan dalam perekonomian rakyat yang perlu untuk dibina dan dikembangkan; bahwa pelaku industri perlu diawasi agar tercipta ketertiban dan keadilan dalam kesempatan berusaha; bahwa ketentuan pada lampiran I huruf EE. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada sub urusan perizinan untuk Kabupaten/Kota tentang penerbitan Izin Usaha Industri Kecil dan Izin Usaha Industri Menengah merupakan urusan Kabupaten/Kota;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 Tahun 2008; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 64 /M-IND/7/2016 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 6 Tahun 1990
1. Ketentuan Umum 2. Ketentuan Izin Usaha Industri Kecil dan Menengah 3. Kewenangan Pemberian IUI Kecil dan Menengah 4. Tata Cara Pemberian IUI Kecil dan Menengah 5. Penolakan/Penundaan IUI Tanpa Persetujuan Prinsip 6. Laporan Industri 7. Pembinaan dan Pengawasan 8. Ketentuan Penyidikan 9. Ketentuan Pidana 10. Penunjukan Pejabat Penerbit IUI 11. Ketentuan Peralihan 12. Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2017.
11 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521