Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2014/NO.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Tanah Bumbu
ABSTRAK: |
- berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun
2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu, perlu adanya petunjuk pelaksana sebagai pedoman bagi aparat maupun pihak-pihak terkait lainnya,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun
2013 tentang Pemberdayaan dan perlindungan
Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten
Tanah Bumbu.
- Dasar Hukum;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
1995;Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 ;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 ;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 1994;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 1994 ;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9
Tahun 1995 ;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 1998 ;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2009 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun
2011 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor
16 Tahun 2007 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 .
- Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang;
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun
2013 tentang Pemberdayaan dan perlindungan
Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten
Tanah Bumbu, Dengan Sistematika Sebagai Berikut;
1.Ketentuan Umum
2.Maksud Dan Tujuan
3.Tata Cara Dan Bentuk Koordinasi
4.Syarat Pembentukan Koperasi
5.Kewenangan
6.Perubahan Anggaran Dasar Dan Tata Cara Pengesahannya
7.Iklim Usaha
8.Pembubaran
9.Penyelesaian
10.Hal-Hal Yang Wajib Di Daftarkan
11.Penilaian Koperasi
12.Pembinaan Dan Pengawasan
13.Ketentuan Sanksi
|
CATATAN: |
- Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Februari 2014.
- 13
|