Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 40 Tahun 2021

Penyelenggaraan Investasi Daerah untuk Pinjaman Modal Usaha

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Investasi Daerah Untuk Pinjaman Modal Usaha, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Kewenangan Investasi; 3. Sumber Dana; 4. Perencanaan; 5. Penganggaran; 6. Pelaksanaan; 7. Mekanisme Pemberian Pinjaman Modal Usaha; 8. Penyetoran Kembali Dana Investasi Ke Kas Umum Daerah; 9. Pembinaan, Pemantauan, Evaluasi Pelaporan; 10. Ketentuan Lain-Lain; 11. Ketentuan Penutup;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjar Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Investasi Daerah untuk Pinjaman Modal Usaha

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Banjar

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Martapura

Tanggal Penetapan

07 September 2021

Tanggal Pengundangan

27 Agustus 2021

Tanggal Berlaku

27 Agustus 2021

Sumber

BD.2021/No.41

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Banjar

Bidang

Halaman ini telah diakses 511 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

2021pb6303040.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Banjar No. 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Investasi Daerah Untuk Pinjaman Modal Usaha.

investasi daerah
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2021/No.41
Peraturan Bupati (PERBUP) TENTANG Penyelenggaraan Investasi Daerah untuk Pinjaman Modal Usaha
ABSTRAK:	bahwa investasi Pemerintah Daerah yang salah satunya berupa investasi langsung bertujuan untuk manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya yang pada tujuan akhirnya berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat; bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi kabupaten Banjar, khususnya peningkatan dan pengembangan usaha mikro sektor usaha pertanian, perikanan, peternakan, perdagangan, industri kecil dan usaha lainnya di Kabupaten Banjar, perlu adanya pinjaman penguatan modal usaha yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah guna meningkatkan pendapatan dan omset penjualan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah, Kepala Daerah berwenang menetapkan Kebijakan Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah dengan Investasi Langsung berupa Pemberian Pinjaman yang digunakan untuk Fasilitas Pendanaan dengan mempertimbangkan tujuan, tingkat resiko dan kebijakan Portofolio Investasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Investasi Daerah untuk Pinjaman Modal Usaha; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2016 Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 Peraturan Bupati Tentang Penyelenggaraan Investasi Daerah Untuk Pinjaman Modal Usaha, berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Kewenangan Investasi; 3. Sumber Dana; 4. Perencanaan; 5. Penganggaran; 6. Pelaksanaan; 7. Mekanisme Pemberian Pinjaman Modal Usaha; 8. Penyetoran Kembali Dana Investasi Ke Kas Umum Daerah; 9. Pembinaan, Pemantauan, Evaluasi Pelaporan; 10. Ketentuan Lain-Lain; 11. Ketentuan Penutup;
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2021. 13 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521