Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara No. 11 Tahun 2014

Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Usaha Mikro kecil dan Menengah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan untuk pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan; kriteria usaha; prinsip pemberdayaan; pengembangan usaha; perencanaan; pembiayaan usaha mikro, kecil, dan penjaminan; pembiayaan dan jaminan usaha menengah; kemitraan; perizinan; kelembagaan; koordinasi dan pengawasan; pendanaan; dan ketentuan sanksi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batubara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Batubara

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Limapuluh

Tanggal Penetapan

18 November 2014

Tanggal Pengundangan

19 November 2014

Tanggal Berlaku

19 November 2014

Sumber

LD.2014/NO.11

Subjek

PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Batubara

Bidang

Halaman ini telah diakses 891 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda_Batubara_Nomor 11 Tahun 2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENGELOLAAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 11, LD.2014/NO.11
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah
ABSTRAK:	Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memiliki kewajiban menyelenggarakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Di Daerah Kabupaten Batu Bara terdapat pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang perlu diberdayakan dalam suatu sistem pengelolaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah guna mempercepat pertumbuhan perekonomian Daerah dan percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 19 Tahun 2003; UU Nomor 5 Tahun 2007; UU Nomor 40 Tahun 2007; UU Nomor 20 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 17 Tahun 2012; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 44 Tahun 1997; PP Nomor 32 Tahun 1998; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 17 Tahun 2013; Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengelolaan Usaha Mikro kecil dan Menengah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan untuk pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan; kriteria usaha; prinsip pemberdayaan; pengembangan usaha; perencanaan; pembiayaan usaha mikro, kecil, dan penjaminan; pembiayaan dan jaminan usaha menengah; kemitraan; perizinan; kelembagaan; koordinasi dan pengawasan; pendanaan; dan ketentuan sanksi.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2014. 21 Hlm, Penjelasan: 7 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521