Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7 Tahun 2022

Penyelenggaraan Pelindungan Kekayaan Intelektual

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Inventarisasi, Identifikasi dan Penelitian Potensi Kekayaan Intelektual; Bab 3. Pelindungan Kekayaan Intelektual; Bab 4. Pemberdayaan Pelaku Kekayaan Intelektual; Bab 5. Pendanaan; Bab 6. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 7. Partisipasi Masyarakat; Bab 8. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelindungan Kekayaan Intelektual

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sabu Raijua

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Seba

Tanggal Penetapan

16 Desember 2022

Tanggal Pengundangan

17 Desember 2022

Tanggal Berlaku

17 Desember 2022

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Nomor 7

Subjek

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua

Bidang

Halaman ini telah diakses 62 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA SABU RAIJUA NO 7 TH 2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

kekayaan-pelindungan-penyelenggaraan
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2022 Nomor 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pelindungan Kekayaan Intelektual
ABSTRAK:	a. bahwa pelindungan Kekayaan Intelektual merupakan bagian dari tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam upaya perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia khususnya hak memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa Kabupaten Sabu Raijua memiliki beragam potensi kekayaan alam, ekspresi budaya dan kaiya cipta dari masyarakat yang perlu mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah dalam upaya pelindungan Kekayaan Intelektual di daerah; c. bahwa sebagai dasar pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban penyelenggaraan pelindungan Kekayaan Intelektual serta guna mengisi kekosongan hukum pengaturan mengenai penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di daerah maka perlu menetapkan peraturan daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelindungan Kekayaan Intelektual. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Inventarisasi, Identifikasi dan Penelitian Potensi Kekayaan Intelektual; Bab 3. Pelindungan Kekayaan Intelektual; Bab 4. Pemberdayaan Pelaku Kekayaan Intelektual; Bab 5. Pendanaan; Bab 6. Pembinaan dan Pengawasan; Bab 7. Partisipasi Masyarakat; Bab 8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2022. 17 halaman; 3 halaman penjelasan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521