Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2022

Strategi Nasional Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pasal 2 Strategi nasional pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat: a. pendahuluan; b. strategi menuju revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi; c. penyelenggara pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi; d. penjaminan mutu pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi; e. peran pemangku kepentingan dan pendanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi; f. kelembagaan dan regulasi; g. pemantauan dan evaluasi; h. rencana aksi revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi; dan i. penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi
T.E.U.
Indonesia, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Nomor
6
Bentuk
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan
Bentuk Singkat
Permenko PMK
Tahun
2022
Tempat Penetapan
Jakarta
Tanggal Penetapan
12 September 2022
Tanggal Pengundangan
14 September 2022
Tanggal Berlaku
14 September 2022
Sumber
peraturan.go.id
Subjek
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Bidang
Halaman ini telah diakses 1916 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan