Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 5 Tahun 2015

Penanaman Modal/Investasi Di Kabupaten Kolaka

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III JAMINAN KESUNGGUHAN BAGI INVESTOR UNTUK BERINVESTASI DI KABUPATEN KOLAKA BAB IV PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA BAB V SANKSI BAB VI PENANAMAN MODAL BAB VII KEMUDAHAN INVESTASI BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanaman Modal/Investasi Di Kabupaten Kolaka

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kolaka

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2015

Tempat Penetapan

Kolaka

Tanggal Penetapan

03 Februari 2015

Tanggal Pengundangan

03 Februari 2015

Tanggal Berlaku

03 Februari 2015

Sumber

BD. 2015 /No. 5, LL 6 HLM

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kolaka

Bidang

Halaman ini telah diakses 566 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kolaka No.05 Tahun 2015.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERBUP Kab. Kolaka No. 25 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal/Investasi Di Kabupaten Kolaka

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

penanaman-modal

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 5, BD. 2015 /No. 5, LL 6 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penanaman Modal/Investasi Di Kabupaten Kolaka

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka menindak lanjuti Pasal 16 dan Pasal 29 Peraturan Daerah Kab. Kolaka Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Penanaman Modal (Investasi) di Daerah Kab. Kolaka, perlu diatur dalam rangka pemberian kemudahan dan kepastian berusaha/ berinvestasi di Kab. Kolaka; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, Perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kolaka.
1, Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984; 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684; 4. Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); 5. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 6. Undang - undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; 8. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 9. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana setelah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1 ; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Keija Dinas Daerah Kabupaten Kolaka; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 7 tahun 2010 tentang perubahan kesatu atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor : 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka; Sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan ke Tiga atas Perda Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten Kolaka; 18. Peraturan Daerah Kab. Kolaka Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Penanaman Modal (Investasi) di Daerah Kab. Kolaka, perlu diatur dalam rangka pemberian kemudahan dan kepastian berusaha/ berinvestasi di Kab. Kolaka 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III JAMINAN KESUNGGUHAN BAGI INVESTOR UNTUK BERINVESTASI DI KABUPATEN KOLAKA BAB IV PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA BAB V SANKSI BAB VI PENANAMAN MODAL BAB VII KEMUDAHAN INVESTASI BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Februari 2015.
6 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka No. 5 Tahun 2015

Penanaman Modal/Investasi Di Kabupaten Kolaka

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT