Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bali No. 3 Tahun 2012

PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP Pasal 3 Hak distribusi pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 60% Pasal 43 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2012 tentang PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Bali

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Bali

Tanggal Penetapan

15 Maret 2012

Tanggal Pengundangan

15 Maret 2012

Tanggal Berlaku

Sumber

LD.2012/NO.3

Subjek

PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Bali

Bidang

Halaman ini telah diakses 1434 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

perda-3-2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TENTANG-PERLINDUNGAN,-PEMBERDAYAAN-DAN-PEMBINAAN-KOPERASI,-USAHA-MIKRO,-KECIL-DAN-MENENGAH
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2012/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
ABSTRAK:	a. bahwa koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah merupakan badan usaha yang mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam meningkatkan perekonomian daerah, menopang ketahanan ekonomi masyarakat, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat; b. bahwa fasilitasi pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah lintas Kabupaten/Kota merupakan urusan wajib dan kewenangan Pemerintah Provinsi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perlindungan, Pemberdayaan, dan Pembinaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANG LINGKUP Pasal 3 Hak distribusi pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 60% Pasal 43 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . 20 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521