Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumbawa Nomor 41 Tahun 2019

Pengelolaan Pinjaman, Investasi dan Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Ketentuan Umum, Ruang lingkup, Pinjaman, Investasi, Kerjasama, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, Ketentuan lain-lain, Ketentuan penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumbawa Nomor 41 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pinjaman, Investasi dan Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sumbawa

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Sumbawa

Tanggal Penetapan

16 September 2019

Tanggal Pengundangan

16 September 2019

Tanggal Berlaku

16 September 2019

Sumber

BAGIAN HUKUM KABUPATEN SUMBAWA

Subjek

BADAN LAYANAN UMUM

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sumbawa

Bidang

Halaman ini telah diakses 805 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup 41 tahun 2019 PEDOMAN PINJAMAN INVESTASI.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pengelolaan-pinjaman-investasi-dan-kerjasama-blu-kabupaten-sumbawa
2019
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 41, BAGIAN HUKUM KABUPATEN SUMBAWA
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pengelolaan Pinjaman, Investasi dan Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa
ABSTRAK:	Berdasarkan ketentuan pasal 86 ayat (1) peraturan menteri dalam negeri nomor 79 tahun 2018 tentang badan layanan umum daerah, menyebutkan BLUD dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain. Berdasarkan ketentuan pasal 90 ayat (1) peraturan menteri dalam negeri nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD, bahwa BLUD dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain. Berdasarkan ketentuan pasal 92 ayat (1) peraturan menteri dalam negeri nomor 79 tahun 2018 tentang BLUD, BLUD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat begi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran. Berdasarkan ketentuan padal 205 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kepala daerah menetapkan kebijakan fleksibilitas BLUD dalam perkada yang dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan peraturan bupati tentang pengelolaan pinjaman, investasi dan kerja sama BLUD lingkup pemerintah kabupaten sumbawa. Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958, Undang-Undang nomor 17 tahun 2003, Undang-Undang nomor 1 tahun 2004, Undang-Undang nomor 36 tahun 2009, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014, Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2005, Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2005, Peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019, Peraturan Menteri Keuangan nomor 77/PMK.05/2009, Peraturan Menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2016, Peraturan menteri dalam negeri nomor 79 tahun 2018, Peraturan bupati sumbawa nomor 9 tahun 2015 Ketentuan Umum, Ruang lingkup, Pinjaman, Investasi, Kerjasama, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi, Ketentuan lain-lain, Ketentuan penutup
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2019. - - 13

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumbawa Nomor 41 Tahun 2019

Pengelolaan Pinjaman, Investasi dan Kerjasama Badan Layanan Umum Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT