Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 249.344 peraturan dalam 0,316 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

2023pd3209008.pdf

anggaran - pendapatan - dan - belanja - daerah - tahun - anggaran - 2024

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD 2023/NOMOR 8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 UU NO. 23 Tahun 2014 Terahkir dengan diubah UU No. 6 Tahun 2023 tentang penerapan PP UU No. 2 Tahun 2020 tentang cipta kerja menjadi UU perlu menetapkan peraturan Daerah tentang anggota pendapatan dan belajar Daerah Tahun Anggaran 2024.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU Negara RI Tahun 1945; UU No. 14 tahun 1950 sebagaiamana telah diubah dengan UU NO. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU NO. 1 Tahun 2004; UU NO. 15 Tahun 2004; UU NO. 25 Tahun 2004; Uu NO. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU NO. 6 Tahun 2023; UU NO. 1 Tahun 2022 ; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaiamana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017 sebagaiaman telah diubah dengan PP No. 1 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2019; PP No. 37 Tahun 2023; Permendagri No. 52 Tahun 2012; Permendagri No. 62 Tahun 2017; Permendagri No. 36 Tahun 2018 sebagaiaman telah diubah dengan Permendagri No. 36 tahun 2018; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Permendagri No. 90 Tahun 2019; Permendagri No. 39 Tahun 2020 sebagaiamana telah diubah dengan Permendagri No. 26 Tahun 2021; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 9 Tahun 2021; Permendagri No. 15 Tahun 2023; Perda Kab. Cirebon No. 14 Tahun 2007 sebagaiaman telah diubah dengan Perda Kab. Cirebon No. 11 Tahun 2016; Perda Kab. Cirebon No. 7 Tahun 2022; Perda Kab. Cirebon No. 8 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Peraturan Daerah Tentang Anggota Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2024.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2023.
15 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2023

• Berlaku mulai 10 bulan yang lalu

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

Abstrak

Hak Asasi Manusia

Download file:

2023pd3332008.pdf

pengarusutamaan gender

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2023/NOMOR.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

ABSTRAK:

bahwa pada hakikatnya setiap manusia mempunyai hak asasi yang sama dan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia tanpa diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender, diperlukan upaya yang ditempuh melalui kebijakan percepatan Pengarusutamaan Gender di Daerah; bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengarusutamaan gender, maka diperlukan pengaturan tentang pengarusutamaan gender utuk mendukung program dan kegiatan pembangunan di Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Perencanaan, Pelaksanaan, Kelembagaan, Sinergitas, Peran Serta Masyarakat, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Pendanaan dan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2023.
13 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sungai Penuh Nomor 8 Tahun 2023

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024

Abstrak

APBD

Download file:

Perda No 8 Tahun 2023.pdf

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2024

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD 2023 (8): 9 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (1) dan Pasal 317 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); dan Pasal 177 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama; b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama Pemerintah Daerah Kota Sungai Penuh dengan DPRD Kota Sungai Penuh pada tanggal 9 Agustus 2023; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sungai Penuh Tahun Anggaran 2024.
UU No 17 Tahun 2003; UU No 25 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023; UU No 1 Tahun 2023; PP No 109 Tahun 2000; PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012; PP No 55 Tahun 2005; PP No 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No 1 Tahun 2018; PP No 71 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2017; PP No 18 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; PP No 13 Tahun 2019; Permendagri No 62 Tahun 2017; Permendagri No 36 Tahun 2018; Permendagri No 79 Tahun 2018; Permendagri No 90 Tahun 2019; Permendagri No 77 Tahun 2020; Permendagri No 9 Tahun 2021; Permendagri No 15 Tahun 2023.
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN ANGGARAN 2024

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
9

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2023

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Tebo No. 9 Tahun 2014 tentang PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

Download file:

Perda No 8 Tahun 2023.pdf

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD 2023 (8): 40 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran

ABSTRAK:

a. bahwa perlindungan dari bahaya kebakaran merupakan hak setiap orang yang harus diberikan dan dilaksanakan oleh pemerintah sebagai pemenuhan Hak Asasi Manusia; b. bahwa kegiatan pencegahan dan penanggulangan bahaya ke bakaran bukan hanya merupakan tugas dan kewenangan pemerintah daerah namun peran serta masyarakat juga sangat diperlukan baik secara preventif maupun represif; c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, salah satu sub urusan dibidang ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang menjadi Kabupaten kewenangan adalah Pemerintah pencegahan, Daerah pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan kebakaran, yang penyelenggaraannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU no 14 Tahun 2000; UU No 28 Tahun 2002; UU No 24 Tahun 2007; UU No 1 Tahun 2011; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 20 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 30 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 2021; PP No 21 Tahun 2021; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Perda Tebo No 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda No 2 Tahun 2019.
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2023.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
40

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2023

• Berlaku mulai 9 bulan yang lalu

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

2023perda3375008.pdf

pajak-retribusi-daerah

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD Tahun 2023 No. 8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah. bahwa kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu diatur dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi landasan hukum dalam pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: objek dan subjek dari pajak dan retribusi daerah beserta dasar pengenaan tarif, cara perhitungan pajak yang akan dikenakan. Peraturan ini juga mengatur tentang tata cara pemungutan pajak dan retribusi daerah itu sendiri, meliputi masa kadaluwarsa penagihan retribusi, dan pnagihan akan dilakukan oleh pejabat derah sekitar

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2023.
186 hlm beserta lampiran

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2023

• Berlaku mulai 11 bulan yang lalu

Penyelenggaraan Kearsipan

Abstrak

Arsip

Download file:

Perda Skhrj 8_2023.pdf

kearsipan

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2023/NOMOR.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kearsipan

ABSTRAK:

bahwa arsip merupakan identitas suatu bangsa yang berperan penting dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara, mewujudkan suatu bangsa yang besar, serta Masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera sesuai dengan tujuan Negara Republik Indonesia; bahwa untuk menjamin ketersediaan yang autentik, utuh dan terpercaya, dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta peningkatan pelayanan publik, penyelenggaraan kearsipan harus dilakukan dalam sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan; bahwa Kearsipan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf r Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sehingga untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraannya diperlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketantuan Umum, Wewenang Pemerintah Daerah, Penyelenggara Kearsipan, Organisasi Kearsipan, Pengelolaan Arsip, Layanan Kearsipan, Sumber Daya Manusia, Pembinaan dan Pengawasan, Kerja Sama, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2023.
38 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kerinci Nomor 8 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2023

Abstrak

APBD

Download file:

2023pb1501008.pdf

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2023

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, BD 2023 (8): 7 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kerinci Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mendorong transformasi usaha informal ke formal bagr Usaha Mikro dan Usaha Kecil dan mengakselerasi digitalisasi Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil, meningkatkan akses kredit lembaga keuangan formal bagi pelaku Koperasi, Usaha Mikro dan Usaha Kecil, menumbuhkan calon wirausaha pemula serta meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi dan usaha koperasi, usaha mikro dan usaha kecil; b. bahwa dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia dan Daya Saing IKM pntuk pengoptimalam fungsi Sentra IKM sebagai wadah pefgembangan IKM di daerah dalam rangka peningkatan nilai tambah, mutu dan kualitas produk IKM. c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan BAB III Peraturan Bupati Kerinci Nomor 14 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Antar Objek Belanja Dalam Jenis Belanja Berkenaan, Pergeseran Antar Rincian Objek Dalam Objek Belanja Berkenaan dal pergeseran Antar Sub Rincian Objek Belanja Dalam Rincian Objek Berkenaan sebagaimana telah di!]:ah beberapa kali terakhir dengan peraturari Bupati Kerinci Nomor 4 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2009; d. bahwa berdasarkfin pertimbangan sebagaimana dimkasud dalam huruf a, fruruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Keririci tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kerinci N<]rmor 23 Tahun 2022 tentarrg Penjabaral Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
UU No 58 Tahun 1958; UU No 25 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 13 Tahun 2022; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; UU No 2 Tahun 2020; UU No 11 Tahun 2020; UU No 1 Tahun 2022; PP No 109 Tahun 2000; PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012; PP No 55 Tahun 2005; PP No 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan PP No 1 Tahun 2020; PP No 71 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2017; PP No 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 1 Tahun 2023; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 52 Tahun 2012; Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018; Permendagri No 62 Tahun 2017; Permendagri No 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 78 Tahun 2020; Permendagri No 90 Tahun 2019; Permendagri No 77 Tahun 2020; Permendagri No 9 Tahun 2021; Permendagri No 84 Tahun 2022; Permenkop UKM No 16 Tahun 2022; Permenperin No 7 Tahun 2023; Perda Kerinci No 4 Tahun 2022; Perda Kerinci No 5 Tahun 2022; Perda Kerinci No 8 Tahun 2022; Perbup No 23 Tahun 2022.
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KERINCI NOMOR 23 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2023

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2023.
7

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2023

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat

Abstrak

Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan

Mengubah

PERDA Kab. Pemalang No. 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat

Download file:

Perda_No_8_Tahun_2023.pdf

TRANSPORTASI DARAT - penyelenggaraan

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2023/NO.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Transportasi Darat

ABSTRAK:

bahwa untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran transportasi darat dalam rangka mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, diperlukan sistem transportasi darat; bahwa sistem transportasi darat perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen lalu lintas, angkutan jalan, angkutan sungai dan perkeretaapian ke dalam satu kesatuan, berdasarkan kewenangan pemerintah daerah; bahwa dalam penyelenggaraan parkir perlu dilakukan studi atau kajian penyusunan potensi parkir di tepi jalan umum untuk mengetahui potensi pendapatan dari sektor parkir yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang yang dilakukan oleh pemerintah daerah; bahwa dalam rangka untuk meningkatkan penyelenggaraan transportasi darat melalui peningkatan potensi perparkiran, maka Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 ten tang Penyelenggaraan Transportasi Darat perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 201 7 ten tang Penyelenggaraan Transportasi Darat;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2017;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, ayat (2) Pasal 5, Pasal 30, Pasal 33, Pasal 36, Pasal 67, Pasal 72, Pasal 76, penyisipan Pasal 76A, perubahan Pasal 83, Pasal 90, Pasal 99, Pasal 105,

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 8 Tahun 2017 diubah.
21 hal

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Purbalingga No. 21 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Industri
PERDA Kab. Purbalingga No. 8 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan
PERDA Kab. Purbalingga No. 7 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
PERDA Kab. Purbalingga No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
PERDA Kab. Purbalingga No. 11 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri
PERDA Kab. Purbalingga No. 10 Tahun 2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
PERDA Kab. Purbalingga No. 30 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi, Pemanfaatan, dan Perubahan Penggunaan Tanah
PERDA Kab. Purbalingga No. 10 Tahun 2012 tentang Perizinan Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Purbalingga
PERDA Kab. Purbalingga No. 10 Tahun 2008 tentang Izin Penggalian Jalan Kabupaten Di Kabupaten Purbalingga
Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perizinan

Download file:

Perda 8 Tahun 2023-OCR.pdf

perizinan - usaha

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2023/No.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

ABSTRAK:

bahwa pelayanan perizinan berusaha yang transparan, partisipatif, akuntabel, serta bebas dari hambatan administratif dan biaya ekonomi tinggi dilaksanakan dalam bentuk pelayanan perizinan berusaha dengan kepastian waktu, persyaratan dan prosedur yang terukur, kompeten, responsif dan berintegritas; bahwa untuk menyelenggarakan usaha diperlukan dasar keabsahan, kepastian hukum, kepastian berusaha dan upaya pengendalian pelaksanaan kegiatan berusaha sehingga memberikan kemudahan dan penyederhanaan perizinan berusaha yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat; bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha serta landasan untuk pengendalian pelaksanaan perizinan berusaha diperlukan pengaturan mengenai perizinan berusaha; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Uraian lebih lanjut terdapat dalam Penjelasan atas peraturan ini.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2023.
Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2005, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012, Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2012, Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013, Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 dicabut.
21 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2023

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan

Mencabut

PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung
PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 22 Tahun 2021 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 21 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pajak Sarang Burung Walet
PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 19 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Air Tanah
PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 15 Tahun 2021 tentang Retribusi Tempat Pelelangan
PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat Dan Laboratorium Kesehatan Daerah
PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 27 Tahun 2018 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 26 Tahun 2018 tentang Pajak Penerangan Jalan
PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 25 Tahun 2018 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 24 Tahun 2018 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Air Tanah
PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 22 Tahun 2018 tentang Pajak Hiburan
PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 21 Tahun 2018 tentang Pajak Restoran
PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 20 Tahun 2018 tentang Pajak Hotel
PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 19 Tahun 2018 tentang Pajak Parkir
PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 18 Tahun 2018 tentang Pajak Reklame
PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan
PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 15 Tahun 2018 tentang Pajak Sarang Burung Walet
PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan
PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Retribusi Terminal
PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 tahun 2012 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Trayek
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah Potong Hewan
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Download file:

Perda Kobar No. 8 Tahun 2023.pdf

Pajak dan Retribusi Daerah

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2023/No.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

ABSTRAK:

bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan otonomi daerah dan pencapaian kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta dengan memperhatikan potensi Kabupaten Kotawaringin Barat;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 14 tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah ini, meliputi: a. klasifikasi dan jenis; b. pajak daerah; c. retribusi jasa umum; d. retribusi jasa usaha; e. retribusi perizinan tertentu; f. tata cara pemungutan pajak dan retribusi; g. insentif pemungutan pajak dan retribusi; h. sanksi administrasi; i. ketentuan penyidikan; j. ketentuan pidana; k. ketentuan lain-lain; dan l. ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Mencabut: a. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara telekomunikasi; b. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Ijin Trayek; d. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga, sebagaimana telah diubah dengan: • Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; • Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga; e. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar; f. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Rumah; g. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah Potong Hewan, sebagaimana telah diubah dengan: • Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah; • Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah; • Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah; • Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pemakaian Kekayaan Daerah; h. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah; i. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Terminal; j. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya; k. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan; l. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; m. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pajak Sarang Burung Walet, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pajak Sarang Burung Walet; n. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pajak Reklame; o. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pajak Parkir; p. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pajak Hotel; q. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pajak Restoran; r. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pajak Hiburan; s. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Air Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Air Tanah; t. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; u. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan; v. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pajak Penerangan Jalan; w. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah; x. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir; y. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; z. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan aa. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; bb. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Retribusi Tempat Pelelangan; cc. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 22 Tahun 2021 tentang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus; dd. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; ee. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
251 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT