Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 26 Tahun 2018

Pajak Penerangan Jalan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1. Nama, objek dan subjek pajak; 2. Dasar pengenaan tarif, penghitungan pemungutan pajak penerangan jalan; 3. Wilayah pemungutan dan masa pajak; 4. Tata cara pemungutan pajak penerangan jalan; 5. Surat tagihan pajak; 6. Tata cara pembayaran dan penagihan; 7. Keberatan dan banding; 8. Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif; 9. Pengembalian kelebihan pembayaran; 10. Kedaluwarsa penagihan; 11. Ketentuan khusus; 12. Penyidikan; 13. Pelaksanaan dan pengawasan; 14. Ketantuan pidana.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pajak Penerangan Jalan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kotawaringin Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Pangkalan Bun

Tanggal Penetapan

11 Desember 2018

Tanggal Pengundangan

17 Desember 2018

Tanggal Berlaku

17 Desember 2018

Sumber

LD.2018/No.26

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 496 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kobar No. 26 Tahun 2018 ttg Pajak Penerangan Jalan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Mencabut :

PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 21 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan

PAJAK PENERANGAN JALAN
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 26, LD.2018/No.26
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Penerangan Jalan
ABSTRAK:	bahwa dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Pasal 3 ayat (4), Pajak Penerangan Jalan merupakan jenis Pajak kabupaten/kota yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Kotawaringin Barat; 1. Nama, objek dan subjek pajak; 2. Dasar pengenaan tarif, penghitungan pemungutan pajak penerangan jalan; 3. Wilayah pemungutan dan masa pajak; 4. Tata cara pemungutan pajak penerangan jalan; 5. Surat tagihan pajak; 6. Tata cara pembayaran dan penagihan; 7. Keberatan dan banding; 8. Pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif; 9. Pengembalian kelebihan pembayaran; 10. Kedaluwarsa penagihan; 11. Ketentuan khusus; 12. Penyidikan; 13. Pelaksanaan dan pengawasan; 14. Ketantuan pidana.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2018. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotavvaringin Barat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2010) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 19

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521