Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2023

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Uraian lebih lanjut terdapat dalam Penjelasan atas peraturan ini.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Purbalingga

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Purbalingga

Tanggal Penetapan

20 September 2023

Tanggal Pengundangan

21 September 2023

Tanggal Berlaku

21 September 2023

Sumber

LD.2023/No.8

Subjek

PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Purbalingga

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 67 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perda 8 Tahun 2023-OCR.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERDA Kab. Purbalingga No. 21 Tahun 2018 tentang Izin Usaha Industri
PERDA Kab. Purbalingga No. 8 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Perusahaan Pengangkutan
PERDA Kab. Purbalingga No. 7 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
PERDA Kab. Purbalingga No. 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
PERDA Kab. Purbalingga No. 11 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Industri, Izin Perluasan Dan Tanda Daftar Industri
PERDA Kab. Purbalingga No. 10 Tahun 2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
PERDA Kab. Purbalingga No. 30 Tahun 2012 tentang Izin Lokasi, Pemanfaatan, dan Perubahan Penggunaan Tanah
PERDA Kab. Purbalingga No. 10 Tahun 2012 tentang Perizinan Usaha Penggilingan Padi di Kabupaten Purbalingga
PERDA Kab. Purbalingga No. 10 Tahun 2008 tentang Izin Penggalian Jalan Kabupaten Di Kabupaten Purbalingga
Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Perizinan

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

perizinan - usaha

2023

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2023/No.8

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

ABSTRAK:

bahwa pelayanan perizinan berusaha yang transparan, partisipatif, akuntabel, serta bebas dari hambatan administratif dan biaya ekonomi tinggi dilaksanakan dalam bentuk pelayanan perizinan berusaha dengan kepastian waktu, persyaratan dan prosedur yang terukur, kompeten, responsif dan berintegritas; bahwa untuk menyelenggarakan usaha diperlukan dasar keabsahan, kepastian hukum, kepastian berusaha dan upaya pengendalian pelaksanaan kegiatan berusaha sehingga memberikan kemudahan dan penyederhanaan perizinan berusaha yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat; bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dan kepastian usaha serta landasan untuk pengendalian pelaksanaan perizinan berusaha diperlukan pengaturan mengenai perizinan berusaha; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Uraian lebih lanjut terdapat dalam Penjelasan atas peraturan ini.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2023.
Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2005, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012, Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2012, Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013, Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013, Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013, Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 dan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 dicabut.
21 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521