Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2018

Pajak Restoran

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB PAJAK; BAB III DASAR PENGENAAN TARIF, PENGHITUNGAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK; BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK; BAB V MASA PAJAK, TAHUN PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG; BAB VI SURAT TAGIHAN PAJAK; BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK ; BAB VIII KEBERATAN DAN BANDING; BAB IX TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI ; BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB XI KEDALUWARSA PENAGIHAN ; BAB XII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN; BAB XIII KETENTUAN KHUSUS; BAB XIV PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN ; BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN ; BAB XVI KETENTUAN PIDANA; BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pajak Restoran

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kotawaringin Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2018

Tempat Penetapan

Pangkalan Bun

Tanggal Penetapan

05 Desember 2018

Tanggal Pengundangan

07 Desember 2018

Tanggal Berlaku

07 Desember 2018

Sumber

LD.2018/21

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 679 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kobar Nomor 21 Tahun 2018 ttg Pajak Restoran.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Mencabut :

PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 19 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

pajak dan retribusi daerah
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 21, LD.2018/21
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Restoran
ABSTRAK:	bahwa dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Pasal 3 ayat (4), Pajak Restoran merupakan jenis Pajak kabupaten/kota yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, terjadi perubahan nomenklatur Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB PAJAK; BAB III DASAR PENGENAAN TARIF, PENGHITUNGAN DAN WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK; BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK; BAB V MASA PAJAK, TAHUN PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG; BAB VI SURAT TAGIHAN PAJAK; BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK ; BAB VIII KEBERATAN DAN BANDING; BAB IX TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI ; BAB X PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; BAB XI KEDALUWARSA PENAGIHAN ; BAB XII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN; BAB XIII KETENTUAN KHUSUS; BAB XIV PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN ; BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN ; BAB XVI KETENTUAN PIDANA; BAB XVII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2018. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pajak Re storan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 19 Tahun 2010) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 22 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521