Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2019

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II NAMA, SUBJEK, OBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH ; BAB III GOLONGAN RETRIBUSI ; BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN RETRIBUSI ; BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI ; BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI ; BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN ; BAB VIII SAAT RETRIBUSI DAERAH TERHUTANG ; BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI ; BAB X PEMBAYARAN RETRIBUSI ; BAB XI PENAGIHAN ; BAB XII KEBERATAN ; BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH ; BAB XIV KADALUWARSA ; BAB XV KETENTUAN PIDANA ; BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kotawaringin Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (PERDA)

Bentuk Singkat

PERDA

Tahun

2019

Tempat Penetapan

Pangkalan Bun

Tanggal Penetapan

14 Juni 2019

Tanggal Pengundangan

17 Juni 2019

Tanggal Berlaku

17 Juni 2019

Sumber

LD.2019/7

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 537 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERDA KOBAR NO 7 THN 2019 TTG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Kotawaringin Barat No. 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

retribusi daerah

2019

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2019/7

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

ABSTRAK:

ahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan merupakan salah satu jenis Retribusi Kabupaten yang merupakan Sumber Pendapatan Ash Daerah sehingga perlu dilakukan pengaturan pelaksanaannya. Untuk kepentingan keselamatan pelayaran dan menunjang kelancaran pelayanan jasa kepelabuhanan, maka ditetapkan retribusi pelayanan kepelabuhan
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 7 tahun 2003; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 58 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2012
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II NAMA, SUBJEK, OBJEK, DAN WAJIB RETRIBUSI DAERAH ; BAB III GOLONGAN RETRIBUSI ; BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN RETRIBUSI ; BAB V PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI ; BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI ; BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN ; BAB VIII SAAT RETRIBUSI DAERAH TERHUTANG ; BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI ; BAB X PEMBAYARAN RETRIBUSI ; BAB XI PENAGIHAN ; BAB XII KEBERATAN ; BAB XIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI DAERAH ; BAB XIV KADALUWARSA ; BAB XV KETENTUAN PIDANA ; BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2019.
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 12 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan ( Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
20 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521