Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabuparen Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan perkembangan ekonomi daerah serta dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Reklame, maka, Keputusan Bupati Pati tanggal 29 Mei 2001 Nomor 50 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame perlu ditinjau kembali; bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam .Negeri Nomor 173 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1998 ; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2000; Peraturan · Daerah Kabupaten Pali Nomor 21 Tahun 2002
PERBUP ini mengatur tentang Pajak Reklame, yang terdiri dari: reklame papan; reklame billboard/megatron; reklame kain/spanduk/umbul-umbul; reklame layar; reklame melekat (sticker/poster); reklame selebaran; reklame berjalan ; reklame udara ; reklame suara; reklame film/slide; reklame peragaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 April 2005.
21 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 7 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Retribusi Cetak Tulis (LEGES) Dan Perporasi Sebagaimana Telah Diubah DEngan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 28 Tahun 2003
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Maret 2005.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 4 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2, BD.2005/NO.1 SERI B
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pajak Pengusahaan Sarang Burung Walet
ABSTRAK:
Dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pajak Pengusahaan Sarang Burung Walet, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Seri A tanggal 6 Nopember 2001, maka dipandang perlu mengatur pelaksanaan
pemungutannya dengan perbup ini.
Dasar Hukum : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 65 Tahun 2001; Keppres No. 44 Tahun 1999; Permendagri No. 4 Tahun 1997; Kepmendagri No. 170 Tahun 1997; Kepmendagri No. 173 Tahun 1997; Kepmendagri No. 71 Tahun 1999; Perda No. 21 Tahun 2004.
Dalam Peraturan ini diatur tentang ketentuan umum, pelaksanaan pemunguyan pajak pengusahaan sarang burung walet, pemungutan pajak, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2005.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2004
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 7 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat, maka untuk pelaksanaannya agar dapat berhasil dan berdaya guna perlu ditetapkan petunjuk pelaksanaannya; bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 23 Tahun 1992; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 34 Tahun 2000; PP NO. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2003; PERDA Kabupaten Daerah Tingkat II Pati Nomor 3 Tahun 1999; PERDA Kab. Pati No. 6 Tahun 2000; PERDA Kab. Pati No. 20 Tahun 2002; PERDA Kab. Pati Nomor 7 tahun 2003
PERBUP ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat yang meliputi pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2004.
15 hal
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2024
PERWALI Kota Yogyakarta No. 60 Tahun 2023 tentang Pemberian Pengurangan Pokok Ketetapan dan Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Atas Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PERWALI Kota Yogyakarta No. 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan
PERWALI Kota Yogyakarta No. 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Perwali No.84 Tahun 2017 ttg Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta No.1 Tahun 2011 ttg Pajak Daerah
PERWALI Kota Yogyakarta No. 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Perwali Yogyakarta No.102 Tahun 2010 ttg Juklak Perda Kota Yogyakarta No.8 Tahun 2010 ttg Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
PERWALI Kota Yogyakarta No. 89 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
PERWALI Kota Yogyakarta No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
PERWALI Kota Yogyakarta No. 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
PERWALI Kota Yogyakarta No. 148 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Perwali Kota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
PERWALI Kota Yogyakarta No. 96 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota
Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 Tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2
Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan
PERWALI Kota Yogyakarta No. 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Perwali No. 83 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan Perkotaan
PERWALI Kota Yogyakarta No. 102 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5),
Pasal 13 ayat (3), Pasal 54, Pasal 60 ayat (5), Pasal 69 ayat (5),
Pasal 84, Pasal 90 ayat (6), Pasal 102 ayat (4), Pasal 103 ayat
(11), Pasal 104 ayat (7), dan Pasal 105 ayat (8) Peraturan
Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 7 ayat (3), Pasal
16 ayat (5), Pasal 28 ayat (4), Pasal 30 ayat (5), Pasal 36 ayat
(5), dan Pasal 49 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta
Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023;
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2024.
Mencabut: Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 43 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 96 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 148 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8
Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 102 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Daerah; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2023 tentang
Penghapusan Sanksi Administrasif Berupa Denda atas Tunggakan Pajak Daerah; dan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2023 tentang Pemberian Pengurangan Pokok Ketetapan dan Penghapusan Sanksi Administrasif Berupa Denda atas Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan;
Jumlah Halaman: 93 hlm. Lampiran: 41 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2024
PERWALI Kota Yogyakarta No. 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
PERWALI Kota Yogyakarta No. 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perwali Yogyakarta No.6 Tahun 2013 ttg Juklak Perda Kota Yogyakarta No.3 Tahun 2012 ttg Retribusi Perizinan Tertentu
PERWALI Kota Yogyakarta No. 108 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
PERWALI Kota Yogyakarta No. 71 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 3 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat
PERWALI Kota Yogyakarta No. 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 17 Tahun 2009 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
PERWALI Kota Yogyakarta No. 109 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 7 Tahun 2009 tentang Retribusi Pengelolaan Air Limbah Domestik
Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (3),
Pasal 68 ayat (3), Pasal 83 ayat (8), dan Pasal 90 ayat (5)
Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Ketentuan Umum Retribusi
Daerah;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023;
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2024.
Mencabut: Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pengelolaan Air Limbah Domestik; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 113 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 142 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Retribusi Rumah Pemotongan Hewan; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 68 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Retribusi Imb; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 71 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Pusat Kesehatan Masyarakat; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pengurangan Retribusi Pelayanan Persalinan di Puskesmas; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012
Tentang Retribusi Jasa Usaha; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012
Tentang Retribusi Jasa Umum; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Teknis Tata Cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum Jenis Retribusi
Pelayanan Persampahan/Kebersihan; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Umum; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012
Tentang Retribusi Jasa Usaha; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 65 Tahun 2019 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018
Tentang Retribusi Pelayanan Pasar; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 108 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pelayanan Tera/tera Ulang; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 109 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Retribusi Pengolahan Limbah Cair; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor
3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2020 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2020Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2020
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor
3 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 132 Tahun 2021 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir Pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penagihan Retribusi Daerah; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pembebasan Sanksi Administratif Atas Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
Jumlah Halaman: 46 hlm. Lampiran: 7 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2024
PERWALI Kota Yogyakarta No. 12 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta
PERWALI Kota Yogyakarta No. 76 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Rumah Potong Hewan, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
PERWALI Kota Yogyakarta No. 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan, Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
PERWALI Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kota Yogyakarta
PERWALI Kota Yogyakarta No. 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan
PERWALI Kota Yogyakarta No. 34 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 97 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2023;
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2024.
Peraturan ini mencabut: Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Izin Gangguan di Kecamatan; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 97 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Tempat Khusus
Parkir dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Unit Pelaksana
Teknis Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan (Kundha
Kabudayan) Kota Yogyakarta; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan
Kesehatan, Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Rumah Potong
Hewan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2021 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pengolahan
Limbah Cair; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Pelayanan
Pasar, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Retribusi Pelayanan Parkir di
Tepi Jalan Umum, Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir, Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah Pada Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta.
Jumlah Halaman: 9 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 43 Tahun 2024
PERWALI Kota Surabaya No. 25 Tahun 2023 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
PERWALI Kota Surabaya No. 9 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH PADA OBJEK RETRIBUSI BERUPA PELAYANAN PEMAKAIAN TANAH
Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Pembayaran Retribusi Pemakaian Gedung Balai Pemuda untuk Kegiatan Kesenian dan Kepemudaan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 06)
Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2005 tentang Tarif Retribusi Pemakaian Lahan di Taman Hiburan Pantai Kenjeran dan Pemakaian Stand, Pelataran dan Toilet Umum di Obyek Penunjang Wisata Religi Ampel (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/C)
Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2005 tentang Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/C)
Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Tera/Tera Ulang (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 17)
Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Tera/Tera Ulang (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 35)
Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Gangguan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 81)
Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemakaian Gelanggang Remaja, Gelora Bung Tomo dan Gelora Sepuluh November (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 19)
Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Gedung/Fasilitas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Tenaga Kebakaran (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 21)
Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi atas Pemakaian Sentra Ikan Hias (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 26) sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi atas Pemakaian Sentra Ikan Hias (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 44)
Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 39)
Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Gangguan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 40)
Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Sentra Ikan Hias (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 46)
Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Sentra Makanan dan Minuman (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 55)
Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Pengelolaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 46)
Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perhitungan Retribusi Pemakaian Tanah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 79)
Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi atas Pemakaian Sentra Makanan dan Minuman (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 82)
Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Pemakaian Tanah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 16)
Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Terminal (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 53)
Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Terminal (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 58)
Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 62)
Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serbaguna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serbaguna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 13)
Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2022 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Rumah Susun (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 50)
Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Tanah dalam Rangka Pemberian Persetujuan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan (HGB di atas HPL) (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 56)
Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 65)
Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Tanah dalam Rangka Pemberian Persetujuan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan (HGB di atas HPL) (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 90);
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 43, BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2024 NOMOR 44
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Pada Retribusi Jasa Usaha
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 94 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86, Pasal
126, Pasal 140, Pasal 141, Pasal 164, Pasal 170, Pasal
174, Pasal 176, dan Pasal 178, Peraturan Daerah Kota
Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Walikota;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Peraturan
Daerah Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah Pada Retribusi Jasa Usaha.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembetukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6322);12. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622); 13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Usaha Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3);19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5).
Materi pokok : Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi: a. objek, subjek dan wajib retribusi; b. kewenangan pemungutan retribusi; c. tarif retribusi; d. tata cara pemungutan retribusi; e. tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi; f. tata cara penagihan; g. tata cara pembetulan dan pembatalan penetapan retribusi; h. tata cara pengajuan keberatan;i. tata cara pemberian keringanan, pengurangan, penundaan dan pembebasan retribusi; j. tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi; k. tata cara pemanfaatan retribusi; l. insentif pemungutan retribusi; m. kedaluwarsa penagihan retribusi jasa usaha; dan n. tata cara penghapusan piutang retribusi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2024.
Mencabut : a. Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Pembebasan Pembayaran Retribusi Pemakaian Gedung Balai Pemuda untuk Kegiatan Kesenian dan Kepemudaan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 06); b. Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2005 tentang Tarif Retribusi Pemakaian Lahan di Taman Hiburan Pantai Kenjeran dan Pemakaian Stand, Pelataran dan Toilet Umum di Obyek Penunjang Wisata Religi Ampel (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 4/C); c. Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2005 tentang Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 5/C);d. Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Tera/Tera Ulang (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 17); e. Peraturan Walikota Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Tera/Tera Ulang (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 35); f. Peraturan Walikota Nomor 81 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Gangguan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 81); g. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemakaian Gelanggang Remaja, Gelora Bung Tomo dan Gelora Sepuluh November (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 19); h. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemakaian Gedung/Fasilitas Pusat Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Tenaga Kebakaran (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 21);i. Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi atas Pemakaian Sentra Ikan Hias (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 26) sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi atas Pemakaian Sentra Ikan Hias (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 44); j. Peraturan Walikota Nomor 39 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 39); k. Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 81 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Gangguan (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 40); l. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Sentra Ikan Hias (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 46);m. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Sentra Makanan dan Minuman (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 55); n. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Pengelolaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 46); o. Peraturan Walikota Nomor 75 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perhitungan Retribusi Pemakaian Tanah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 79); p. Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi atas Pemakaian Sentra Makanan dan Minuman (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 82);q. Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 37); r. Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah pada Objek Retribusi Berupa Pelayanan Pemakaian Tanah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 9); s. Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 30); t. Peraturan Walikota Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembayaran, Tempat Pembayaran, dan Penyetoran Retribusi Izin Pemakaian Tanah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 33);u. Peraturan Walikota Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Pemakaian Tanah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 16); v. Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Terminal (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 53); w. Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Terminal (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 58); x. Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 62); y. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serbaguna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 62 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Tempat Pembayaran Retribusi Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serbaguna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 13);z. Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi Pemakaian Tanah, Pemakaian Rumah, Pemakaian Gedung Serbaguna Arief Rachman Hakim dan Pemakaian Gedung Wanita Candra Kencana (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2020 Nomor 30); aa. Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dalam Pengelolaan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga serta Pariwisata Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 39); bb. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2022 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pemakaian Rumah Susun (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 50);cc. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Tanah dalam Rangka Pemberian Persetujuan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan (HGB di atas HPL) (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 56); dd. Peraturan Walikota Nomor 64 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 65); ee. Peraturan Walikota Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 55 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Pemakaian Tanah dalam Rangka Pemberian Persetujuan Hak Guna Bangunan di atas Hak Pengelolaan (HGB di atas HPL) (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 90); ff. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2023 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 25);gg. Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi Izin Pemakaian Tanah (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2023 Nomor 87); hh. Keputusan Walikota Nomor 49 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya No 3 Tahun 1995 tentang Perubahan Ke-3 Perda No 3 Tahun 1985 tentang Tarif Retribusi Parkir Kendaraan; ii. Keputusan Walikota Nomor 50 Tahun 1995 tentang Ketentuan Pengelolaan Pendapatan Retribusi Parkir Umum dan Pemberian Biaya Operasional kepada Kepala Pelataran dan Juru Parkir pada Unit Pelaksana Daerah Pengelola Perparkiran Kodya Dati II Surabaya;jj. Keputusan Walikota Nomor 60 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No 13 Tahun 1994 tentang Retribusi Pelayanan di Bidang Bangunan
Jumlah halaman : 96 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat