Peraturan Walikota (Perwali) NO. 95, BD. 2023/No. 62 Seri E
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Operasional Angkutan Barang Pada Ruas Jalan di Wilayah Kota Dumai
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota
Dumai Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan
Angkutan Barang di Jalan serta untuk menjamin
keselamatan, keamanan, ketertiban serta kelancaran
Jalan, perlu adanya ketentuan mengenai operasional
angkutan barang pada ruas jalan di wilayah Kota
Dumai.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2023;
Dalam Peraturan Ini Berisi 9 (sembilan) Bab dan 11 (sebelas) Pasal diantaranya Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Ruas Jalan; Waktu Larangan Operasi; Isi Muatan; Sosialisasi; Pengawasan, Penertiban, Dan Evaluasi; Sanksi; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2023.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 91 Tahun 2024
BUMD / Badan Usaha Milik DaerahPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Mengubah sebagian
PERWALI Kota Yogyakarta No. 46 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 93 Tahun 2019 Tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta
Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta;
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun
2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum
Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta perlu diubah;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019;
Materi Pokok: Mengubah beberapa ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran IV Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota
Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2025.
Mengubah: Peraturan Wali Kota
Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota
Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 93 Tahun 2019 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Yogyakarta;
Jumlah Halaman: 3 hlm. Lampiran: 5 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 89 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pembebasan Retribusi
Perizinan Tertentu atas Pelayanan Persetujuan Bangunan
Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa masyarakat berhak memiliki rumah tinggal yang
layak sebagai perwujudan hak untuk hidup sejahtera,
lahir dan batin, serta mendapatkan lingkungan hidup
yang baik dan sehat;
bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk memiliki
rumah pertama, perlu memberikan insentif berupa
pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan
Persetujuan Bangunan Gedung;
bahwa untuk mendukung percepatan pelaksanaan
program tiga juta rumah berdasarkan Keputusan
Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman,
Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor
3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024
diperlukan pengaturan sebagai pedoman dalam
pemberian insentif fiskal berupa pembebasan Retribusi
Perizinan Tertentu atas Pelayanan Persetujuan Bangunan
Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024;
Materi Pokok: Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024.
Jumlah Halaman: 6 HLM.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2024.
Materi Pokok: Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.101.702.615.240,00 yang bersumber dari: pendapatan asli Daerah; pendapatan transfer; dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024.
Jumlah Halaman: 20 hlm. Lampiran: 1354 hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem dan
Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020;
Materi Pokok: Sistem dan Prosedur; Perencanaan dan Penganggaran; Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2024.
Mencabiut Peraturan Wali Kota
Yogyakarta Nomor 136 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah;
Jumlah Halaman: 9 HLM, Lampiran: 153 halaman
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2024
PERWALI Kota Yogyakarta No. 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pedoman Permohonan Dan Penerbitan Persetujuan Lingkungan
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9
Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3),
Pasal 23 ayat (7), Pasal 24 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal
30 ayat (3), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (5), Pasal 33
ayat (3), dan Pasal 46 ayat (5) Peraturan Daerah Kota
Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9
Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2023;
Materi Pokok: Tata Cara Permohonan Dan Penerbitan Persetujuan Lingkungan
Dan Perubahan Persetujuan Lingkungan; Tata Cara Pengajuan Persetujuan Teknis Air Limbah, Emisi, Pengelolaan Limbah B3, Rincian Teknis Limbah B3 Dan Slo; Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif; Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu; Pendanaan;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2024.
Mencabut Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 57 Tahun 2010 tentang Izin
Penyimpanan Sementara dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 57);
Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2014 tentang Izin
Pembuangan Limbah Cair dan Izin Pemanfaatan Limbah Cair (Berita
Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 9);
Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman
Permohonan dan Penerbitan Persetujuan Lingkungan (Berita Daerah Kota
Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 6); dan
Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan
atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Pedoman Permohonan dan Penerbitan Persetujuan Lingkungan (Berita
Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 6);
Jumlah Halaman: 68 HLM, Lampiran: 31 halaman.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Rencana Induk
Pembangunan Kompleks Balaikota Yogyakarta
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka mewujudkan kompleks Balaikota
Yogyakarta yang tertata dan berkelanjutan, maka
diperlukan pedoman perencanaan pembangunan
kompleks Balaikota Yogyakarta;
bahwa untuk mengoptimalkan pembangunan Kompleks
Balaikota Yogyakarta, perlu menetapkan Rencana Induk
Pembangunan Kompleks Balaikota Yogyakarta;
bahwa Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 27 Tahun
2010 tentang Perencanaan dan Pengembangan
Bangunan (Over All Planning) Komplek Balaikota sudah
tidak sesuai dengan kebutuhan hukum sehingga perlu
dicabut dan diganti;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Materi Pokok: Tujuan Dan Ruang Lingkup; Rencana Bangunan Gedung; Rencana Prasarana Dan Sarana Bangunan Gedung; Rencana Jaringan Infrastruktur; Rencana Ruang Terbuka Hijau; Rencana Jalur Evakuasi; Pentahapan Pembangunan;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2024.
Mencabut Peraturan Wali Kota
Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perencanaan dan Pengembangan
Bangunan (Over All Planning) Komplek Balaikota (Berita Daerah Kota
Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 27);
Jumlah Halaman: 11 HLM; Lampiran: 13 halaman.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 84 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pembebasan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa masyarakat berhak memiliki rumah tinggal yang
layak sebagai perwujudan hak untuk hidup sejahtera,
lahir dan batin, serta mendapatkan lingkungan hidup
yang baik dan sehat;
bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk memiliki
rumah pertama, perlu memberikan insentif berupa
pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
bahwa untuk mendukung percepatan pelaksanaan
program tiga juta rumah berdasarkan Keputusan
Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman,
Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor
3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024
diperlukan pengaturan sebagai pedoman dalam
pemberian insentif fiskal berupa pembebasan Bea
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi
Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024;
Materi Pokok: Pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2024.
Jumlah Halaman: 5 HLM.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 83 Tahun 2024
PERWALI Kota Yogyakarta No. 82 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Perwali Kota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
PERWALI Kota Yogyakarta No. 61 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perwali Nomor 117 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 117 Tahun
2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Di
Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan
Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 117 Tahun
2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di
Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 82
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 117 Tahun
2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di
Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, terdapat
beberapa materi yang sudah tidak sesuai dengan
kebutuhan dan kondisi saat ini, sehingga perlu
diubah;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024; Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 117 Tahun
2021 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 82
Tahun 2023;
Materi Pokok: Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota
Yogyakarta;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2024.
Mengubah Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 117 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota
Yogyakarta;
Jumlah Halaman: 11 HLM, Lampiran: 14 halaman.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2024
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Manajemen Strategis Jogja
Aman Kebakaran
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka membangun sistem ketahanan dan
keselamatan kebakaran lingkungan yang dapat
memberikan pelayanan secara cepat, akurat dan efisien
merupakan kebutuhan mendasar untuk keselamatan dan
kelangsungan hidup masyarakat;
bahwa untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan
bahaya kebakaran di masyarakat, maka perlu
mengoptimalkan pelaksanaan manajemen strategis jogja
aman kebakaran;
bahwa untuk memberikan pedoman, arah, dan landasan
dalam pelaksanaan manajemen strategis jogja aman
kebakaran, diperlukan pengaturan tentang manajemen
strategis aman kebakaran;
Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024;
Materi Pokok: Pelaksanaan Manajemen Startegis Jogja Aman Kebakaran; Satuan Tugas Jogja Aman Kebakaran; Peran Serta Masyarakat; Peran Serta Pelaku Usaha; Sistem Informasi Jogja Aman Kebakaran; Wilayah Manajemen Kebakaran dan Penyelamatan; Sarana Prasarana; Pembinaan; Pendanaan;
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2024.
Jumlah Halaman: 10 HLM.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat